JPNews
JPNews

Jurnalpatrolinews - Jakarta -- Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan status Justice Collabolator (JC) pada Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola yang menjadi terdakwa perkara dugaan suap dan gratifikasi. Permohonan tersebut ditolak Jaksa KPK lantaran menilai Zumi Zola tak memenuhi kualifikasi untuk menyandang status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum tersebut.

"‎Terhadap pengajuan JC dari terdakwa pada 25 Oktober 2018, kami berpendapat bahwa permohonan JC terdakwa belum dapat dikabulkan," kata jaksa Arin Karniasari saat membacakan surat tuntutan terhadap Zumi Zola, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/11).

Jaksa menjelaskan, permohonan JC ini ditolak karena Zumi Zola dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam penerimaan gratifikasi dan pemberian uang suap ketok palu kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Selain itu, Zumi Zola juga belum menyampaikan keterangan yang signifikan untuk membongkar pelaku atau korupsi lain. Meski demikian, KPK tetap menghargai permohonan JC yang diajukan Zumi Zola.

"Alasan pengajuan JC kami hargai dan sikap terus terang serta koperatif terdakwa akan kami pertimbangkan sebagai hal yang meringankan tapi tidak dijadikan pedoman untuk mengabulkan JC," katanya.

Diketahui, Jaksa KPK menuntut Zumi Zola untuk dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut Zumi Zola untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Jaksa meyakini Zumi Zola terbukti secara sah dan meyakinkan menerima gratifikasi sebesar Rp 44 miliar dan satu unit mobil Alphard. Gratifikasi ini diterima Zumi Zola dari Afif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar, Asrul Pandapotan Rp 2,7 miliar, dan Arfan Rp 3 miliar, US$ 30 ribu, serta SG$ 100 ribu. Sebagian dari gratifikasi yang diterimanya ini dipergunakan Zumi Zola untuk melunasi utang-utang kampanye Pemilihan Gubernur Jambi. Zumi Zola juga dinilai telah mengalirkan uang tersebut untuk keperluan adiknya, Zumi Laza yang akan maju sebagai calon Wali Kota Jambi.

Selain itu, Jaksa juga meyakini Zumi Zola bersalah telah menyuap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 16,34 miliar. Uang tersebut diduga untuk memuluskan ketok palu Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jambi tahun anggaran 2017-2018. (*luk)


KOMENTAR