Oleh : Cia Karepesina ( Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong)

Jurnalpatrolinews - Jakarta,  Sektor perikanan dan kelautan kian diburuh oleh para ekonom di erah pemerintahan Jokowi. Ada harapan besar sektor perikanan ini menjadi sentral pertumbuhan yang mampu mensejahterakan masyarakat di tingkat akar rumput. Kita ketahui bersama bahwa Kemelimpahan laut dan pesisir merupakan ruang nafkah bagi masyarakat yang penuh dengan hiruk dan pikuk. Implementasi dari program di awal pemerintahan ini tak lain adalah mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan yang ditentukan oleh hubungan manusia dengan alam. 

Hubungan manusia dengan alam dicirikan dengan berbagai aneka konflik kepentingan. Padangan ini mengingatkan penulis tentang konflik nelayan yang dirilis oleh Rilus A Kiseng yang berjudul “Konflik Kelas Nelayan Di Balik Papan”. Dalam konsepnya bahwa konflik yang selama ini terjadi muncul dalam bentuk kelas tentang perebutan alat tangkap. Perbedaan dari penguasaan alat tangkap merupakan basis dari perbedaan konflik kelas industrial yang umumnya terjadi antara buruh dan majikan.

Dalam pola hubungan konflik antara masyarakat dengan alam, ditemukanlah analisis produksi pada modal produksi kapitalis dan ditemukan dalam bentuk dominasi eksploitatif pemilik kapal terhadap ABK. Harus diakui bahwa hubungan yang terjalin antara produksi yang berbasis patron-klien yang tidak eksploitatif berunjung pada konflik. Temuan ini sama dengan apa yang telah diungkap oleh Arif Satria bahwa hubungan produksi dikapal purse seine pekalongan mengakibatkan konflik struktural maupun kultural. Konfigurasi dari hadirnya konflik seperti ini membuat teori Marxiam Ortodoks menjadi kurang relevan. Sebaliknya teori Marxis yang direpresentasikan oleh Eric Olin menjadi lebih relevan dan terjadi timpang tindih dalam penegasan kedua teori yang telah disebutkan.  

Konflik kepentingan antara masyarakat dengan alam direpresentasikan dalam perbedaan dimensi entnisitas atau primordial yang tidak terlalu signifikan sebagai awal dari pemicu konflik, yakni tensi otonomi daerah. Pandangan ini juga bersebrangan dengan apa yang diungkap dalam hasil penelitian Ismail Munadi Sangadji bahwa konflik yang terjadi muncul dari perebutan kepentingan terhadap objek yang di kontestasikan dalam arena perebutan sumberdaya alam kemudian muncul sebagai dampak logis dari benturan persepsi.

Berbeda halnya dengan karakteristik konflik sosial dan kultur masyarakat nelayan serta teknologi perikanan bersifat open access . Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah dalam memperoleh hasil yang maksimal. Dalam masyarakat nelayan memiliki kemiripan dengan masyarakat petani yang sifat usahanya kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana, eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerjasama, serta sebagian menyadarkan diri pada hasil produksi yang bersifat subsisten dan memiliki tingkat keragaman dalam perilaku ekonomi.

Sejalan dengan pendapat di atas pernyataan yang disampaikan terkesan janggal dan kontradiktif dengan logika berfikir masyarakat yang memandang alat tangkap nelayan sebagai objek yang dikontestasikan dalam arena perebutan kepentingan, baik kepentingan yang muncul dalam bentuk individu maupun kepentingan yang bersifat kelompok. Namun dalam pengelolaan sumber daya perikanan, masyarakat sering dibenturkan dengan berbagai aneka kepentingan terhadap alat tangkap.

 


Baca Juga
KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028