Rabu, 12 Desember 2018 19:49 WIB

KORUPSI

Suap Meikarta, KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bekasi Selama 30 Hari

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
Suap Meikarta, KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Bekasi Selama 30 Hari Foto : Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

JurnalPatroliNews JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, dalam kasus dugaan suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta.

"Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 15 Desember 2018-12 Januari 2018 untuk tersangka NHY [Neneng Hasanah Yasin]," kata Febri di Jakarta, Rabu (12/12).

Untuk hari ini, penyidik KPK juga memeriksa Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati, sebagai tersangka kasus ini.

"Memeriksa tersangka DT [Dewi Tisnawati] dalam kapasitas sebagai tersangka," ujarnya.

Sedangkan pemeriksaan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar), Deddy Mizwar yang menjadi saksi untuk tersangka Billy Sindro, Direktur Operasional Lippo Group, penyidik menanyakan soal rekomendasi perizinan proyek Meikarta.

Sedangkan dua saksi lainnya, yakni Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ary Sudjianto dan pengacara (advokat) Ferry Cornelius Sihotang tidak memenuhi penggilan karena sakit dan alasan lainnya.

Adapun Ferry akan dimintai keterangan oleh penyidik lembaga antirasuah untuk tersangka Billy Sindro. Sedangkan Ary Sudjianto akan diperiksa untuk tersangka Dewi Tisnawati.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan. (dai)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -