Jumat, 08 November 2019 22:12 WIB

METRO

Tanahnya Dirampas, Alumni UI Mengadu Kepada Menkeu Sri Mulyani

Beno - jurnalpatrolinews
Tanahnya Dirampas, Alumni UI Mengadu Kepada Menkeu Sri Mulyani Foto : Robert Sudjasmin (kiri) menunjukan lokasi tanah miliknya.

JurnalPatroliNews - JAKARTA: Pengusaha Robert Sudjasmin, Alumni FKG UI, mengadukan hak atas tanahnya yang belum bisa dimiliki meski telah dibeli secara sah sejak 30 tahun lalu kepada sejumlah alumni UI termasuk kepada Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani.

Robert menemui Sri Mulyani bersama sejumlah korban perampasan tanah lainnya yang tergabung dalam forum korban mafia tanah Indonesia (FKMTI). Hari Kamis kemarin Robert mendatangi kantor Kementerian Keaungan di Lapangan Banteng.

Meski bos di kementerian tersebut adalah juniornya di kampus, Robert menempuh jalur prosedural seperti biasa. Robert ditemani alumni FTUI Agus Muldya menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Menteri Keuangan ke bagian penerimaan surat di lantai dasar Gedung Kemenkeu.

Ia telah membeli tanah dari lelang negara seluas hampir 9000 m2 di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Tahun 1989 lalu. Namun tanah tersebut dikuasai tanpa pernah membeli kepadanya.

Bahkan di BPN sudah tercatat nama Robert Sudjasmin adalah pemilik tanah tersebut yang dalam proses ganti nama pemilik sebelumnya. Rencananya, di atas tanah tersebut akan dibangun RS oleh Robert, Sarengat dan rekannya sesama dokter lulusan UI.Namun di atas tanah tersebut justru telah berdiri ruko.

Salah satunya akan dibangun rumah makan " Wiro Sableng". Menurut seorang warga, Presiden Jokowi pernah makan di Restoran Wiro Sableng yang mengontrak ruko tak jauh dari tanahnya. Robert seakan mendapat secercah harapan ketika Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya agar menyelesaikan konflik lahan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya pada tanggal 3 Mei 2019 lalu.

Apalagi Jokowi mengaku tak ada beban pada periode keduanya. Agus Muldya yg juga Sekjen FMTI merasa prihatin kenapa pemerintah seperti tidak bertanggung jawab dan negara tidak hadir untuk membela korban perampasan tanah.

Menurut Agus, para pejabat negara, penegak hukum seharusnya paham bedanya sengketa dan perampasan tanah. "Pak Robert belinya dari lelang negara Kemenkeu artinya harus dilindungi negara kemudian robert balik nama SHM itu di BPN, tetapi kok bisa sertifikatnya tidak balik kepada Robert," ujar Agus, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (7/11/2019)

Menurut Agus, selama Robert tidak pernah menjual dan mengalihkan haknya maka tidak mungkin di atas tanah tersebut terbit SHGB atas nama pihak lain.

"Dugaan kami, orang yang menguasai tanah Robert membeli melalui pengadilan. Pihak. Robert tidak punya hubungan bisnis dan keluaga berkait tanah tersebut. Kenapa ada pihak yang menggugatnya dan BPN menutup mata mengganti nama pemilik tanah tanpa melihat warkah. Pengadilan kan bukan tempat jual beli?" tambahnya.

Jadi, jika BPN telah keliru menerbitkan SHGB maka sudah seharusnya BPN bertanggung jawab dan negara harus hadir untuk mengembalikan hak warga negara.

"Jangan biarkan robert terus terlunta lunta nasibnya sekarang sudah 30 tahun dan usia robert sdh 74 tahun, mau berapa tahun lagi ia disengsarakan ? Semoga dalam satu bulan kasus ini sudah selesai ditangan ibu menteri keuangan Sri mulyani,"tuturnya.

[SK]


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028