Selasa, 24 Desember 2019 14:33 WIB

NASIONAL

Teritorial Dalam Peran TNI AD Sebagai Kekuatan Nasional Indonesia

Ferdinand Mannopo - jurnalpatrolinews
Teritorial Dalam Peran TNI AD Sebagai Kekuatan Nasional Indonesia Foto : Istimewa

Oleh Kph. Arya Yudho Cokro Kusumo.

Tahun 2019 TNI AD dalam memperingati Hari Juang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember, terasa memiliki makna yang terkesan berbeda dari yang selama ini dilakukan. Namun demikian bukan berarti kegiatan yang dilakukan bebeda atau tidak memiliki orientasi pemikiran yang tidak mencerminkan kelangsungan pemikiran TNI AD dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara Indonesia. 

                Sesuai dengan Tema peringatan Hari Juang TNI AD yaitu TNI AD adalah kita dan kita adalah TNI AD, memiliki makna filosofi yang luhur dalam kehidupan nasional Indonesia. Baik itu dalam budaya sosial masyarakat dan budaya nasionalisme indonesia. Bahkan lebih dari itu tema itu merupakan ungkapan simbolik dari pemikiran pemimpin sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Raja Raja di Nusantara ini. Yang kemudian dalam perkembangan kehidupan kerajaan Indonesia tersisa kerjaan Jawa dikenal dengan sanepo atau kiasan. Sebuah perkataan yang disampaikn secara simbolik tidak terang terang tetapi dapat diterangkan.

                 Dalam tulisan ini jurnal patroli News berusaha untuk mengulas tentang pemaknaan akan pemahaman Hari Juang TNI AD dalam konteks kebangsaan Indonesia sebagai upaya memperkokoh nasionalisme dan melestarikan Indonesia. Karena salah satu fundamen tegak kokohnya NKRI adalah ketahanan nasional Indonesia, dan ketahanan itu hanya ditentukan oleh pertahanan, dimana unsur pertahanan  yang terkuat adalah TNI yang didalamnya ada TNI AD.

TERITORIAL TNI AD

                Sejarah.   Teritorial TNI AD adalah hubungan baik antara TNI dan Rakyat. Karena bila teritorial diartikan secara bebas akan terlalu luas maka dari itu teritorial yang dimaksud dalam tulisan ini adalah teritorial bagi kepentingan TNI AD dalam melaksakan dan kesuksesan tugas pokok. Pemikiran teritorial TNI AD didasarkan pada pemikiran sejarah perjuangan militer Indonesia dalam kancah perjuangan merintis kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, dan mempertahankannya itu berkat kerjasama TNI dan Rakyat Indonesia.   Tanpa adanya persatuan dan kesatuan antara TNI dan Rakyat tidak mungkin negara Indonesia ada sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini.

                Peran TNI AD. Teritorila dalam peran TNI AD dikenal dengan Pembinaan Teritorial atau Binter.  Pembinaan Teritorial merupakan fungsi utama TNI AD sesuai dengan Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi melalui kegiatan penyelenggaraan, pengembangan, pengarahan dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya menjadi kekuatan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di darat. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan secara terus-menerus sesuai dengan dinamika perkembangan jaman.

PUSTERAD. Sebagai pelaksana fungsi kegiatan teritorial adalah Pusterad. Pembentukan Puster AD berawal dari pembentukan Pusat Pengembangan Teritorial disingkat Pusbangter pada tanggal 3 Februari 1979 berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep /6/I/1979 tanggal 29 Januari 1979 tentang Organisasi dan Tugas Pusat Pengembangan Teritorial yang berkedudukan di bawah Kobangdiklat. Tugas Pokok Pusbangter pada saat itu adalah menyelenggarakan dan menyempurnakan Sistem Operasi antar Cabang bidang Teritorial dalam rangka Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau Sishankamrata serta melaksanakan Pendidikan dan Latihan yang berhubungan dengan Sistem Operasi bidang Teritorial. Puster TNI AD atau PUSTERAD merupakan Badan Pelaksana Pusat ditingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad dengan tugas pokok menyelenggarakan fungsi-fungsi yakni Fungsi Utama meliputi Pembinaan Teritorial, Pembinaan Sistem dan Metode, Pembinaan Kemampuan Teritorial serta Pengkajian dan Pengembangan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat. 

TERITORIAL DALAM HARI JUANG

                Memaknai Kita adalah TNI AD dan TNI AD adalah kita. Dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan kita adalah seluruh bangsa Indonesia, tidak terbatas hanya prajurit TNI AD saja. Mengapa demikian karena TNI AD terdiri dari manusia Indonesia yang berasal dari rakyat indonesia. Dimana pada suatu masa tertentu Rakyat akan dapat dijadikan kekuatan TNI AD dalam melakukan perlawanan dan kekuatan perang Indonesia.

                Hubungan TNI dengan Rakyat ini harus dipupuk dan dipelihara agar rakyat secara fisik, mental, dan pemikiran memiliki persepsi yang sama tentang peranan, keberdaan, dan pengabdian TNI serta hubungannya dengan rakyat. Metode yang harus dilakukan adalah melalui pendekatan kesejahteraan.

TNI akan menjadi mitra kerja rakyat untuk membantu dan mengatasi permasalahan  yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu agar dapat bekerjasama TNI AD harus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa TNI AD senantiasa ada bersama dengan rakyat. Menciptakan rasa, damai, aman, tenang, dan tentram, tanpa harus disertai rasa tertekan dan terintimadisi.

Dalam peringatan Hari Juang sebagai wujud nyata teritorial TNI AD adalah memberikan santunan kepada anak usia sekolah, dengan tujuan semenjak dini manusia Indonesia sudah mengenal siapa TNI AD dan pengabdiannya bagi masyarakat. Demikian penjelasan Danpusterad dalam satu kesempatan di Cisanti saat bersama wakasad menyebutkan,”Bhakti Sosial ada wujud nyata dari perhatian TNI dalam membangun hubungan kerjasama TNI rakyat. Karena anak anak adalah pribadi yang jujur dan tulus serta suci, belum terkontaminasi oleh kepentingan apapun. Maka dari itu apa yang terlihat baik bagi dia itulah kebaikan. Diharapkan dengan kegiatan ini maka kelak bila sudah dewasa mereka akan ingat akan perbuatan TNI dalam kehidupannya.”                 

TERITORIAL BAGI NASIONALISME INDONESIA

                Kekuatan Nasionalisme Indonesia. Fungsi binter sebagai kekuatan yang tidak hanya sekedar komunikasi sosial, pertahanan wilayah, atau bakti TNI semata, tetapi melakukan kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah nyata di masyarakat. TNI AD punya kapasitas dan kemampuan untuk itu, yang jika dimaksimalkan akan berpengaruh besar, baik secara individu ataupun kelembagaan. Inovasi untuk mendukung sarana prasarana pada konteks kekinian. 

Metode binter dengan teknologi terapan, menurut saya, adalah suatu keharusan. Realitas saat ini kiranya tak bisa lagi bersandar hanya pada pola-pola konvensional. Gempuran teknologi informasi yang sangat potensial mengancam sisi hankam bernegara. Untuk itu diperlukan berbagai pengembangan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi.

TNI AD memiliki kemampuan untuk ini, daya kreatifitas, sarana prasarana, lembaga riset, lembaga pendidikan, semua ada. Komando Teritorial yang ada sampai ke level terbawah, akan sangat efektif dalam proses ini. Konsepsi tentang RAK dalam binter sudah memberikan penegasan. RAK sangat vital, karena disitulah segalanya berlangsung. Ruang bisa dikondisikan dan dimanfaatkan secara efektif untuk pertahanan ketika manusia mampu mengolah dan mengelola segala kondisi yang ada. Percuma kita punya kekayaan alam berlimpah, tetapi tak mampu mengolah untuk memberikan kekuatan dan kemaslahatan bagi rakyatnya.

                Memantapkan Kerjasama TNI Rakyat. 

Fungsi binter memang menjadi ciri khas TNI AD, sebagai implementasi dari ketentuan tentara rakyat dan tentara yang memang berorientasi pada rakyat disekitarnya. Rakyat yang kuat secara otomatis akan menciptakan TNI yang kuat pula. Pada binter yang sudah dilakukan selama ini, dikenal tiga metode yaitu Komunikasi Sosial, Ketahanan Wilayah, dan Bhakti TNI. Tiga metode ini, ditekankan pada bagaimana hubungan TNI AD dengan masyarakat berjalan harmonis, memiliki manfaat positif bagi masyarakat dan bisa bersinergi dengan baik. Pada UU TNI ini melekat dalam ketentuan Operasi Militer Selain Perang atau OMSP. Salah satu kegiatan yang cukup menonjol selama ini adalah TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, yang dulunya disebut ABRI Masuk Desa atau AMD.

Filosofis dari binter adalah wujud konkrit kesatuan TNI AD dengan rakyat, karena prajuirt TNI AD selalu  berada di tengah kehidupan rakyat, sehingga akan selalu dapat melihat dan mengetahui masalah nyata yang dihadapi rakyat. Untuk itu TNI AD tidak boleh lepas tangan, karena itu metode binter diwajibkan dan sebisa mungkin berbuat untuk mengatasi problem yang ada.

Era sudah berubah dan zaman juga berubah, maka dari itu problem yang dihadapi masyarakat tentu berdinamika pula. Iklim sosial politik ekonomi dan budaya berkembang. Lingkungan strategis baik internal maupun ekternal mengalami dinamika. Metode binter yang selama ini dilakukan cukup sukses karena memang kondisi masyarakat sesuai dengan metode yang dihadapi. Pada kondisi sekarang, dimana tantangan dan realitas juga mulai berubah, metode binter tentu harus pula mengembangkan diri.

                Membangun Hubungan Sipil Dan Militer. 

Prof. Dr. Mochtar Mas’oed, dosen Hubungan Internasional UGM, mengatakan hubungan sipil dan tentara dalam demokrasi menuntut aturan tertulis yang kokoh agar ada saling kontrol sehingga tidak ada yang kebablasan. Oleh karena itu, pasca 1999 Indonesia memiliki demokrasi tanpa tentara setelah dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI sebagai produk era Orde Baru.

Ia mengatakan sejak tahun 1999 Indonesia sepakat memilih demokrasi tanpa tentara terkait relasi sosial sipil dan militer dalam demokrasi. Namun dalam kehidupn demokrasi, risiko untuk berbuat kesalahan sangat kecil apa bila dalam demokrasi tersebut ada yang diperintah memiliki peluang untuk mengawasi yang memerintah.

Dan yang ideal untuk memiliki posisi itu adalah TNI, dalam istilah lain istilahnya ada kontrol atau ada yang mewakili kepentingan yang diperintah dan sering disebut dengan perwakilan. Metode yang dilakukan adalah kontrol dalam demokrasi harus dua arah, antara masyarakat dan tentara. Akan tetapi hal harus dijamin dengan konstitusional yang kokoh agar bisa melindungi demokrasi dari politisi yang punya ambisi militer atau militer yang mempunyai ambisi politik.

                Harmonisasi Hubungan Sipil Dan Miiter.

Akan tetapi ada satu hal yang perlu menjadi perhatian yaitu bahwa terwujudnya profesionalisme militer tidak hanya ditandai dengan militer yang harus meninggalkan panggung politik saja. Tetapi ditandai dengan keberadaan militer yang menghormati dan mematuhi pemerintahan sipil yang berdaulat. Karena, militer merupakan alat negara yang menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan di bidang pertahanan. Sedangkan kebijakan itu dibuat oleh pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat secara demokratis.

Meminjam pendapat Samuel P Huntington dalam karyanya The Soldier and the State: the Theory of Civil - Military Relations, tentang kontrol sipil obyektif yang diyakini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan militer. Maka kondisi hubungan sipil - militer di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru diarahkan untuk menciptakan sebuah pola hubungan sipil - militer yang seimbang dan terkendali.

Dalam pengertian kontrol sipil yang obyektif kekuasaan militer akan diminimalkan. Tetapi, tidak dilenyapkan sama sekali. Landasan berfikir Huntington inilah yang kemudian juga dijadikan alasan untuk menggusur kekuatan militer dari pentas politik sehingga hanya menempatkan TNI berdasarkan pada fungsi dan tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Meskipun secara pokoknya TNI ditempatkan sebagai alat pertahanan negara dan pemerintahan sipil mempunyai hak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan mengelola bidang pertahanan. Namun, guna menata hubungan sipil militer yang harmonis dan demokratis maka pemerintah harus mempunyai program atau agenda yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Di samping juga partisipasi tersebut harus dapat dibangun dengan meningkatkan keahlian atau expertise, keterlibatan, dan peran aktif sipil dalam wacana dan perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan.

Dalam pemerintahan sipil maka ada kegiatan yang melibatkan unsur sipil dalam merumuskan dan mengelola bidang pertahanan hendaknya juga memperhatikan batasan akan kekhususan yang dimiliki oleh pihak militer atau TNI. Bila keterlibatan  itu tidak dibatasi maka menimbulkan masalah bagi militer dan TNI. Oleh sebab itu kondisi ini akan berakibat pada rusaknya hubungan sipil dengan militer yang harmonis.

Dalam sebuah negara demokrasi yang mempertimbangkan akan keharmonisan hubungan sipil - militer tentunya agenda dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah dalam bidang pertahanan tidak boleh mengintervensi terlalu jauh ke dalam tubuh militer. Begitu pun halnya dengan militer yang tidak diperkenankan mencampuri urusan pemerintahan dan harus selalu patuh terhadap kebijakan pemerintah serta menghormati proses demokrasi.

PENUTUP

Peringatan itu sekaligus untuk mengenang sekaligus wujud dedikasi bagi perjuangan dan pengorbanan prajurit yang berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan NKRI. Bagi para prajurit, momentum ini menjadi pengingat dan meningkatkan jiwa patriotisme serta jiwa korsa layaknya Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman kala itu saat mempertahankan NKRI. Melalui peringatan tersebut, diharapkan rasa patriotisme para prajurit semakin tumbuh dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.

Namun demikian teritorial TNI AD juga hars menjadi pemahaman yang harus dikembangkan untuk menghadapi perkembangan zaman dengan segala tantang yang ditimbulkan. Karena Prajurit TNI AD yang menjadi bagian generasi muda sekarang harus dibekali pengetahuan akan pentingnya teritoial bagi peranan, keberadaan, dan pengabdian TNI.

Dengan pemahaman tersebut TNI AD tidak harus bersusah payah menghadapi perdebatan dan perselisihan dalam hubungan sosial, politik, dan kemasyarakatan tentang perbedaan sikap untuk mengembangkan fungsi dan tupok TNI. Karena teritorial TNI adalah pengembangan fungsi TNI AD yang berlandasakan pemikiran dari pengalaman sejarah nasionalisme Indonesia.

Harapan dari penulis tulisan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi generasi muda TNI untuk menatap masa depan dan kejayaan TNI AD dalam perjalan hidup bangsa Indonesia. Menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tegak kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945, serta melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Berita Terkait
KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028