Selasa, 22 Januari 2019 00:32 WIB

DAERAH

Upaya Lindungi Tenaga Honor Akibat Kecelakaan Kerja Pemkab Sambut Baik FGD BPJS Ketenagakerjaan

Beno - jurnalpatrolinews
Upaya Lindungi Tenaga Honor Akibat Kecelakaan Kerja Pemkab Sambut Baik FGD BPJS Ketenagakerjaan Foto : Focus group discussion (FGD) yang digelar di Aula Kejari Sekadau
JurnalPatroliNews - Kalbar - Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Zakaria menyambut baik digelarnya focus group discussion (FGD) yang digelar di Aula Kejari Sekadau, Senin (21/1). FGD yang dilaksanakan itu menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder yang memiliki pegawai kontrak.
 
“Kami ingin tenaga kontrak terlindungi dengan asuransi. Kalau misalnya ada kejadian seperti tabrakan itu bisa tercover. Pekerja yang memiliki resiko seperti damkar dan petugas kebersihan bisa terlindungi dengan asuransi,” ujar Sekda, Zakaria ditemui usai kegiatan.
 
Nantinya, kata dia, pihaknya akan membuat edaran yang ditujukan kepada masing-masing SKPD. Zakaria menjelaskan, untuk kecelakaan kerja dan kematian merupakan kewajiban pemberi kerja dalam hal ini Kepala SKPD.
 
“Dua program tu merupakan kewajiban pemberi kerja, artinya kewajiban kepala SKPD. Kalau jaminan hari tua dan pensiun itu ada sharing untuk pembayarannya,” ucapnya.
 
Untuk pembayarannya baik swasta maupun pemerintah hanya 0,54 persen. Jika gaji tenaga honor Rp1,2 jua per bulan, biaya yang dibayarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya Rp6 ribuan per bulan.
 
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Ady Hendratta mengatakan, adapun fokus pembahasan dalam FGD kepada pekerja honor yang ada di instansi pemerintah daerah, aparatur desa, Bawaslu dan KPU dan instansi vertikal lainnya agar bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ady mengatakan, untuk kepesertaan pekerja di perusahaan sawit hampir menginjak 80-90 persen. Hanya saja, kata dia, sektor-sektor seperti instansi vertikal dan pemerintah daerah pihaknya sedang lakukan koordinasi agar bisa terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 
Ia mengungkapkan, Januari 2019 seluruh kabupaten dan kota yang belum ada petugas BPJS Ketenagakerjaan akan bekerjasama dengan BNI. “Petugas akan melayani, berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat yang ingin mendaftar,” kata dia.
 
Hanya saja, kata dia, saran dan prasarana saat ini belum siap. Untuk itu, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati untuk menempatkan petugasnya di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 
“Jadi untuk sementara berkantor di Sanggau. Kalau hingga akhir Januari belum siap, kami akan izin ke Bupati untuk menempatkan petgas hingga sarana dan prasarana di BNI sudah siap,” tambahnya.
 
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, Andri Irawan mengatakan, pihaknya memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder di Kabupaten Sekadau. Dikatakannya pihaknya sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pihaknya, kata Andri, berperan membantu tugas-tugas BPJS Ketenagakerjaan.
 
“Dunia usaha untuk keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan sangat-sangat antusias. Tapi ada beberapa sektor pemerintahan, seperti tenaga honor dan sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K belum tercover,” ungkapnya.
 
“Disilah kami memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder untuk diadakan FGD. Silahkan berbicara apa yang menjadi masalah, dan bagaimana titik awal untuk bergerak. Ini tempatnya,” sambung Andri.
 
Kejari, kata dia, dalam tupoksinya ada Perdata dan Tata Usaha Negara. Sehingga, untuk kepentingan masyarakat dan mengamankan kebijakan pemerintah Kejari melakukan combine seperti itu. Kejari bukan semata-mata menjadi penuntut umum saja.
 
“Apabila ada resiko yang menanggung bukan dirinya sendiri tapi juga instansinya, seperti kecelakaan. Sebenarnya ini win win solution. Orang yang tidak memerlukan mensubsidi orang yang memerlukan. Jadi, program pemerintah jalan, kesejahteraan masyarakat terpenuhi,” pungkasnya. (Yah)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : -
Media Partner : -
Iklan : -