Saatnya ULMWP Harus Merespon Tangisan Rakyat West Papua

Jurnalpatrolinews – Jayapura : Saatnya ULMWP Bermetamorfosis

Apa yang terjadi di ULMWP itu bukan keinginan orang perorangan, itu bukan sebuah ide gila, tetapi itu langkah strategis sesuai undang-undang tata negara.

Kawan-kawan yang tidak setuju dengan ide pembentukan pemerintahan transisi itu bisa disebabkan karena beberapa faktor, misalnya mngkin mereka belum pahami pra syarat berdirinya sebuah negara menurut Undang-undang tata negara.

Ataukah mungkin mereka sudah paham tapi tidak suka dengan orang-orang yang ada di dalam ULMWP. Diplomasi kita telah mengalami pertumbuhan menujuh penyempurnaan, karena itu ULMWP harus bermetamorfosis.

Kita tidak boleh mempertahankan ide kita bahwa ULMWP tidak boleh bikin pemerintahan transisi dan harus tetap sebagai wadah koordinatif.

Jadi begini, ULMWP adalah memang wadah koordinatif sejak dideklarasi tanggal 6 Desember 2014, dan oleh leaders / pemimpin MSG melihat ULMWP sebagai lembaga KONSULTATIF STATUS artinya Lembaga yang memiliki legitimasi politik Papua.

Karena itu ULMWP telah diterima menjdi OBSERVER di MSG. Kalo hanya sebagai badan koordinasi saja maka tidak mungkin ULMWP bisa menjadi observer di MSG, tidak mungkin hak menentukan nasib sendiri untuk West Papua bisa masuk dalam keputusan 18 negara PIF bulan Agustus 2019, dan tidak mungkin pula hak menentukan nasib sendiri untuk West Papua bisa menjadi keputusan dalam resolusi 79 negara ACP pada bulan Desember 2019.

Perjuangan kita telah jauh mengalami lonjakan diplomasi yang sangat siknifikan. Diplomasi ULMWP telah menembus sekat Yuridiksi Bilateral, Yuridiksi Sub regioanal, yuridiksi Regional dan internasional.

Kita tidak boleh berjalan ke belakang lagi, perjuangan kita hrs maju memenuhi intrumen internasional guna mempersiapkan perangkat negara kita menjelang keputusan internasional.

Jadi apa yg terjdi di ULMWP saat ini bukanlah keinginan Buchtar Tabuni atau Benny Wenda atau Edison Waromi atau Jacob Rumbiak, Rex Rumakiek, Paula Makabori atau Juga Oridek Ap — Tetapi itu adalah pra syarat internasional guna persiapan mendirikan Negara Republik West Papua.

Kita harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan standing posisi Bangsa Papua dalam satu lembaga setingkat negara guna menghadapi sebuah pemilu demokratis pertama kali di dalam sistem negara Papua dibawah kontrol Perserikatan Bangsa bangsa (PBB).  (tabloid wani)