JurnalPatroliNews – Jakarta, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyangsikan ucapan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), soal gerakan orang-orang lingkaran Presiden Jokowi sedang berupaya mengkudeta kepemimpinan di Demokrat.
Djarot bahkan menantang AHY membuktikan tudingannya tersebut. “Apa benar? Sebaiknya dibuktikan saja,” kata Djarot kepada rekan media, Senin (1/2).
Djarot menyatakan apa yang diembuskan AHY tidak berdasar. Rencana kudeta oleh orang-orang lingkaran Presiden Jokowi, ditegaskan Djarot, tak memberi keuntungan politik apapun kepada pemerintah.
“Apa manfaatnya bagi pemerintah, karena partai pendukung sudah kuat dan solid,” ujar dia.
Menurut Djarot, isu yang diucapkan oleh AHY adalah masalah internal Partai Demokrat. Sebagai masalah internal, Demokrat seharusnya menyelesaikan sendiri persoalan tersebut.
“Iya, makanya dibuktikan saja dugaannya. Urusan internal partai harusnya bisa diselesaikan sendiri oleh PD tanpa takut intervensi pihak luar,” ujarnya.
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut isu yang diucapkan AHY tidak nyata. Ia mengibaratkan isu tersebut sebagai fatamorgana.
Hendrawan menilai sebagai ketua umum, AHY seharusnya tak mudah percaya dengan isu yang berembus dan lebih mengutamakan fokus memimpin partai.
“AHY sendiri menyatakan tidak mudah percaya isu demikian. Saya setuju, isu iseng tersebut hanya untuk mengganggu konsentrasinya sebagai Ketum,” ujar Hendrawan.
“Kami juga meyakini, keluarga Cikeas sudah tuntas menguasai hulu-hilir Partai Demokrat. Bahkan Ketum yang menang di Kongres Bandung saja (Anas Urbaningrum) terjungkal,” tambahnya.
AHY sebelumnya menduga ada gerakan politik yang dilakukan pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
Agus merinci manuver ini diinisiasi oleh lima orang kader dan eks kader Partai Demokrat. Mereka diantaranya satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah enam tahun tak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun lalu akibat korupsi.
(*/lk)
Komentar