7 dibaca,  1 dibaca hari ini

JurnalPatroliNews – Jakarta – Kinerja Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama pandemi covid-19 menjadi salah satu alasan kemarahan Presiden Joko Widodo saat rapat kabinet yang berlangsung 18 Juni 2020. Bahkan jika diperlukan, Presiden Jokowi bakal membubarkan kedua lembaga yang bergerak di keuangan tersebut. Demikian diungkapkan dua sumber yang mengetahui jalannya Rapat 18 Juni 2020 tersebut secara terpisah, Rabu (1/7) dan Kamis (2/7).

Menurut kedua sumber ini, di samping ke para anggota kabinet, Presiden begitu marah kepada dua lembaga ini karena tidak mendukung kebijakan yang sudah dibuat pemerintah dalam menangani pandemi. Bank Indonesia dianggap tidak mau menyerap surat utang negara (SUN) yang diterbitkan pemerintah. Sementara OJK dinilai tidak menjalankan relaksasi kredit kepada debitur perbankan dari kalangan UMKM.

“BI dan OJK dianggap menjalankan kebijakan business as usual dalam penanganan covid-19. Makanya dalam rapat tersebut Presiden bilang ‘Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle’,” ungkap salah satu sumber.

Menurut keduanya, ancaman pembubaran kedua lembaga itu suatu keniscayaan di tengah seretnya keuangan negara dan masyarakat saat pandemi ini.

Padahal, ungkap salah satu sumber, di negara lain bank sentral ikut bahu-membahu dalam mengatasi krisis keuangan yang terjadi di era pandemi ini.

“Presiden begitu mangkel ke keduanya sampai mengancam mengeluarkan Perppu,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6), Jokowi mengungkapkan kemarahannya kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara.

Di hadapan mereka, Jokowi menganggap para sikap elite negara yang tidak bisa menangkap suasana krisis di tengah pandemi virus korona baru atau covid-19.

“Karena memang, suasana ini (sense of crisis) harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah (angkat tangan). Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan,” ujar Jokowi.

Terkait dengan mengapa video tersebut baru diunggah 10 hari setelah rapat, salah satu sumber menduga Jokowi sengaja melakukan itu untuk melihat aksi anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara tersebut pascakemarahannya.

“Ternyata situasinya tetap sama seperti sebelum rapat tersebut. Makanya kemungkinan video tersebut diunggah untuk memberikan shock therapy,” pungkasnya.

Sebagai diketahui, Presiden pada awal pandemi covid-19 meminta BI untuk fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, jaga inflasi, dan mempercepat penggunaan rekening rupiah di dalam negeri.

BI juga diminta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk memastikan ketersediaam likuiditas dalam negeri.

Namun, pada April 2020 pernyataan Gubernur yang memprediksi kurs di rentang Rp17.500 hingga Rp20.000 per US$ membuat Rupiah terkulai. Selain itu, serapan BI atas SUN yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai defisit APBN semakin lama semakin mengecil.

(lk/dilansir MI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *