“Seluruh Orang Papua Harus Dibuat Merasa Nyaman Berada dalam Pangkuan NKRI” .Ini Kata Soleman B.Ponto

  • Whatsapp
Mantan Kabais, Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto

JurnalPatroliNews – Peristiwa insiden pembakaran pesawat sipil Maf di Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya, Papua oleh Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, Rabu (6/1), selang beberapa waktu kemudian terjadi kembali insiden Dua prajurit TNI Personel Yonif Raider 400/BR oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, mengakibatkan 2 prajurit terbaik TNI meninggal dunia dalam Peristiwa kontak tembak itu pada Minggu (10/1) di Pos Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Hal ini dilakukan oleh  gencar dan membabi-butanya kelompok TNPB/OPM melakukan serangan kepada aparat TNI-Polri saat ini, membuat kelompok bersenjata ini ingin menjadikan momentum dan mengajak semua pendukung gerakan ini membantu merebut kembali kemerdekaan Papua Barat dibawah kekuasaan NKRI.

Bacaan Lainnya

Berkaitan dengan hal ini Tim Redaksi JurnalPatroliNews.co.id melakukan wawancara ekslusif langsung dikediaman Mantan Kabais, Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, dibilangan Cikarang – Bekasi, berikut hasil wawancara hari ini, Minggu (31/01/21).

JP          : Sebagai Mantan Kabais TNI apakah menurut Laksamana hal ini aparat TNI/Polri kembali kecolongan dalam mengantisipasi gerakan sparatis ini ?

Ponto  : Sebenarnya kan serangan TNPB/OPM ini bukannya membabi buta, tapi serangan mereka secara sporadis dan tidak terencana. Nah serangan semacam ini lah yang sering membuat pasukan tempur lengah, kehilangan kewaspadaan, dan kelelahan secara psikologis. Pasukan tempur ini tidak pernah tahu kapan mereka akan diserang. Mereka dituntut selalu dalam kewaspadaan yang tinggi, mereka selalu dalam ketegangan. Tapi sampai kapan ketegangan itu tetap ada ? Tidak ada yang tahu. Nah dikala kewaspadaan itu hilang, mereka lengah, dan saat itulah mereka diserang. Hal semacam inilah yang sering terjadi di Papua.

JP         : Apa sebenarnya tujuan Gerakan tersebut yang mendasar dan memiliki latar belakang mulai dari ideologi, ekonomi, terbawa oleh hasutan dan sampai merasa percaya diri tetap memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat?

Ponto : Sejak hasil referendum diumumkan, bahwa rakyat papua memilih untuk bersatu dengan Indonesia, ada beberapa orang yang tidak mau melihat kenyataan itu. Mereka ini lah yang kemudian menuntut agar Papua menjadi negara sendiri yang merdeka dengan cara mengangkat senjata.

JP          : Apakah Pak laksamana sependapat dengan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai kelompok teroris internasional yang kemungkinan berimplikasi pada penguatan militeristik di Papua…?

Ponto  : Ada pepatah kuno Inggris yang mengatakan bahwa apalah artinya sebuah nama. Demikian juga dengan OPM ini. Apalah artinya mereka disebut kelompok teroris internasional kalau apa yang mereka lakukan tidak serupa dengan serangan kelompok teroris dunia lainnya ? Ciri-ciri serangan teroris antara lain, serangannya dilakukan dengan bom  jatuh banyak korban yang dapat menimbulkan ketakutan orang banyak. Contohnya serangan bom Bali. Selama ini belum ada serangan bom seperti itu di Papua. Jadi walaupun mereka disebut sebagai kelompok teroris Internasional, tetap saja itu tidak punya arti bagi dunia internasional. karena faktanya belum mendukung.

JP          : Organisasi Papua Merdeka (OPM), ternyata telah banyak melahirkan/bermunculan organisasi-organisasi separatis Papua lainnya, kita ketahui bahwa tiga kelompok separatis baru-baru ini disebut bergabung di bawah komando Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda, yang tujuannya sama mengobarkan perjuangan kemerdekaan dari Republik Indonesia.

Ponto    : Yah itu hak mereka untuk melakukan itu. Sepanjang apa yang mereka lakukan itu tidak melanggar hukum dan aturan yang ada, yah itu hal yang biasa saja. Tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

JP             : Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), selalu gencar memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat, di mana melalui pergerakannya dan menyuarakan serta mempolitisasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat di wilayah papua, dan hal ini sering menarik perhatian internasional terhadap kasus tersebut. Bagaimana menurut Pak laksamana ?

Ponto     : Yah memang hanya Pelanggaran HAM berat yang dapat menarik perhatian dunia Internasional. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia harus menjaga agar supaya segala tindakan yang dilakukan tidak dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran HAM Berat.

JP              : Pak Laksamana pernah menyarankan bahwa persoalan di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan kemanusiaan yang didasarkan pada Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan keamanan didasarkan kepada Hukum Humaniter.

Ponto      : Iya betul,  untuk menghadapi pasukan OPM harus dilihat dulu apakah OPM ini sudah terpenuhi persyaratan sebagai dessident armed forces atau pasukan pembangkang bersenjata sebagaimana yang diatur pada Hukum Humaniter. Selama persyaratan itu tidak terpenuhi maka pemanfaatan TNI untuk berhadapan dengan OPM berpotensi dituduh sebagai Pelanggaran HAM Berat.

JP              : Apakah pengiriman pasukan TNI dapat memadamkan semangat kelompok TNPB/OPM untuk memisahkan diri dari NKRI ?

Ponto      : Pengiriman pasukan TNI ke Papua tidak akan pernah menyurutkan semangat OPM untuk memisahkan diri dari NKRI. Mengingat orang Papua itu memiliki budaya perang antar suku, maka kedatangan pasukan TNI justru semakin membakar semangat mereka untuk melakukan peperangan. Karena itu lah budaya mereka.

JP              : Sekarang ini pemerintah memberikan predikat kepada kelompok TNPB/OPM yang sering membuat kerusuhan di Papua adalah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Bagaimana menurut Bapak, apakah predikat itu benar atau salah ?

Ponto      : Predikat itu sudah sangat benar. Karena memang apa yang terjadi di Papua masih sebatas perbuatan Kriminal saja. Serangan yang dilakukan secara sporadis itu hanyalah berupa pelanggaran hukum pidana saja. Jadi kelompok yang bersenjata itu memang hanya merupakan (KKB) Kelompok Kriminal Bersenjata saja.

JP             : Sebagai penutup dari wawancara ini, apa sebaiknya saran dan pendapat kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan  semua pergerakan kelompok TNPB/OPM  dengan  Hukum HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan keamanan didasarkan kepada Hukum Humaniter ataupun cita-rasa militeristik itu akan berhasil mendamaikan hati Orang Papua di Tanah Papua?

Ponto    : Satu-satunya jalan adalah dengan melaksanakan operasi Intelijen untuk menggalang para pemuda Papua agar mereka yakin bahwa Papua bersama Indonesia adalah suatu kenyataan yang terbaik. Dan seluruh orang Papua harus dibuat merasa nyaman berada dalam pangkuan NKRI.

 

(TimRed)

Pos terkait