JurnalPatroliNews, Jakarta – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menekankan pentingnya menjaga kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pengawasan yang dilakukan BPKP dalam mengawal program strategis pemerintah.
BPKP pun telah merumuskan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) tahun 2021. Hal tersebut juga menjadi jawaban dari arahan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2021 beberapa waktu lalu yang meminta BPKP mengawal sejak awal sampai dengan akhir program pemerintah.
“Kita (BPKP) lebih proaktif, mengawal sejak dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sehingga, arah pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Ateh dalam keterangan pers, Senin (31/5/2021).
Selama setahun ke belakang, BPKP berhasil menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih dari Rp70 triliun. Kepercayaan stakeholders kata dia, juga semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dari digunakannya hasil pengawasan BPKP dalam pelbagai pengambilan keputusan penting pemerintah.
Diantaranya perbaikan kebijakan PBJ di masa darurat Covid-19, penetapan standar biaya swab test, PCR, dan vaksinasi gotong royong, serta percepatan penyelesaian tunggakan biaya pelayanan kesehatan terkait Covid-19, serta pengintegrasian data penerima bantuan sosial dan data penerima bantuan UMKM.
Karena itu, dirinya menekankan kepada seluruh pegawai BPKP untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan presiden agar dapat bersungguh-bersungguh mengawal program pemerintah agar tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat.
“Kepercayaan dan ekspektasi yang tinggi dari presiden beserta dengan jajaran menteri tersebut tentunya harus terus kita jaga dan tingkatkan. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab seluruh pegawai untuk mensukseskan apa yang telah diagendakan,” tutur dia.
Tak lupa dirinya mengajak segenap warga BPKP yang saat ini berkarya di luar BPKP maupun yang sudah menjalani masa purnabakti untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam komitmen menjaga kepercayaan dan membangun BPKP sesuai peran masing-masing.
“Marilah kita satukan langkah memberikan yang terbaik dengan lingkup dan kompetensinya dalam satu harmoni yang selaras. Sama seperti para musisi yang bersama-sama menghasilkan musik yang indah, orkestrasi pengawasan ini juga akan bisa menghasilkan simpulan yang komprehensif dan rekomendasi yang tajam dan bermanfaat untuk perbaikan kebijakan,” bebernya.
(sdn)
Komentar