JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin Covid-19 sebesar Rp 34,23 triliun. Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin di tahun ini maupun tahun depan.
“Kalau kita lihat totalnya mencapai Rp 5 triliun plus Rp 29,23 triliun untuk program vaksinasi tahun depan, yang ini memang sudah di-earmar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Anggaran pengadaan vaksin ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI). Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan bunga nol persen.
“Ini dananya berasal dari Pak Gubernur (BI), yang nol persen. Itu adalah seluruh pengelolaan dana-dana kesehatan,” jelas dia.
Adapun anggaran vaksin Covid-19 masuk dalam klaster kesehatan di program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah sebelumnya telah melakukan realokasi anggaran PEN, sehingga anggaran kesehatan meningkat jadi Rp 97,26 triliun dari Rp87,55 triliun.
“Komposisi ini berbeda seperti pada saat kita pertama kali melaporkan ke Komisi XI sebelum bapak dan ibu sekalian reses. Anggaran di bidang kesehatan kini mencapai Rp 97,26 triliun,” ungkapnya.
Anggaran kesehatan terdiri untuk belanja penanganan covid-19 Rp 45,23 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 6,63 triliun, santunan kematian tenaga kesehatan Rp 60 miliar, bantuan iuran JKN Rp 4,11 triliun, serta anggaran gugus tugas covid-19 Rp 3,5 triliun.
Selain itu, masih ada pemberian insentif perpajakan di bidang kesehatan senilai Rp 3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Covid-19 Rp 5 triliun, dan cadangan program vaksinasi dan Perlinsos 2021 (SILPA 2020 yang di-earmark) Rp 29,23 triliun.
(lp6)
Komentar