JurnalPatroliNews – Jakarta, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan hak Interpelasi untuk meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan massa di acara pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Anggota Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, pemanggilan Anies ini didasari penegakan protokol kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Ia menyayangkan Anies tidak mengambil sikap tegas untuk mencegah terjadinya kerumunan massa.
“PSI DKI Jakarta akan menggulirkan hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena telah melakukan pembiaran terhadap acara keramaian yang dihadiri ribuan massa di tengah pandemi Covid-19 yang dilakukan pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab,” kata Anggara dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11).
“Kami menyayangkan, acara keramaian sudah diketahui sejak jauh-jauh hari, namun Pak Gubernur tidak ada niat untuk menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri,” lanjutnya.
PSI juga menyoroti kunjungan Anies ke kediaman Rizieq Shihab, Selasa pekan lalu. Saat itu, Rizieq yang baru tiba di Indonesia dan sedang menjalani isolasi mandiri.
Anggara menerangkan pemanggilan ini juga terkait dengan Perda Penanggulangan Covid-19 yang sudah disusun baru-baru ini dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Menurut dia, agar pandemi Covid-19 bisa ditangani, semua pihak harus disiplin dan pemerintah harus memberikan contoh. PSI, kata dia, ingin mengklarifikasi mengapa Anies malah melanggar protokol kesehatan dengan mengunjungi Rizieq.
“Kami ingin mengetahui mengapa Pak Gubernur malah melanggar protokol kesehatan. Jika Pemprov DKI dan para pejabatnya tidak memberikan contoh, maka segala macam protokol dan aturan yang sudah dibuat tidak ada maknanya lagi,” tutur Anggara.
Anggara memastikan pemanggilan Anies ini tidak terkait urusan politik. Pemanggilan ini, menurutnya, murni tentang penegakan protokol kesehatan di tengah wabah.
“Kami perlu tekankan bahwa pemanggilan ini bukan urusan politik, namun ini adalah tentang penegakan protokol kesehatan yang menyangkut nyawa ribuan warga Jakarta,” pungkasnya.
(cnn)
Komentar