JurnalPatroliNews – Manokwari – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud, menegaskan pentingnya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan program nasional. Hal ini disampaikannya secara virtual saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat untuk periode 2025–2029 di Manokwari, beberapa waktu lalu. Restuardy hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tak bisa dilepaskan dari kerangka pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga diatur lebih lanjut dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai pedoman penyusunan RPJMD serta Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029.
“RPJMD Papua Barat harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai RPJMN 2025–2029 yang mengusung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Keselarasan ini akan menjadi fondasi kuat untuk mengakselerasi transformasi daerah menuju Visi Indonesia Emas 2045,” jelas Restuardy dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (30/6/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyusunan RPJMD tahun 2025–2029 harus didasarkan pada pendekatan strategis seperti manajemen strategik, model logika (logic model), berpikir sistem, serta sistem dinamik. Selain itu, proses penyusunan juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Papua Barat 2023–2026 serta memperhatikan isu-isu penting seperti kemiskinan ekstrem, stunting, dan tingginya angka pengangguran.
Restuardy turut menekankan perlunya integrasi antara indikator pembangunan nasional dan daerah, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, serta target penurunan emisi gas rumah kaca.
“Papua Barat memiliki kekayaan potensi yang luar biasa. Namun tantangan serius seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dibandingkan nasional, prevalensi stunting, serta belum meratanya akses pendidikan harus diselesaikan lewat perencanaan yang matang, berbasis data dan melibatkan berbagai elemen masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Kemendagri juga mengajak pemerintah daerah memanfaatkan sepenuhnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai alat utama dalam merancang dan mengevaluasi RPJMD serta rencana strategis tiap perangkat daerah. Semua dokumen penting juga diminta untuk dipublikasikan melalui platform tersebut.
Menutup sambutannya, Restuardy mengajak seluruh pihak terkait di Papua Barat menjadikan Musrenbang ini sebagai momen penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mewujudkan Papua Barat yang Aman, Bermartabat, Mandiri, dan Sejahtera.
Komentar