JurnalPatroliNews – Jakarta,- Pengamat politik digital Bambang Arianto menilai selama tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo – Maruf Amin pelembagaan demokrasi digital kian memburuk.
Menurut peneliti media sosial Institute for Digital Democracy (IDD) ini, hal itu tampak dari masih terkekangnya warganet dalam memberikan kritikan kepada negara dan pejabat publik melalui media sosial. Pasalnya UU ITE masih dijadikan alat bagi pihak-pihak tertentu untuk membungkam suara kritis.
Bahkan bisa kita lihat akhir-akhir ini, banyak pejabat yang kemudian menggunakan UU ITE sebagai upaya membungkam suara kritis publik. Padahal sejatinya pejabat publik sebagai wakil dari institusi negara harus berani terlebih dahulu mengedepankan prinsip persuasif dalam menghadapi kritikan.
Sebab bagaimanapun publik mengkritik tentu punya alasan yang logis dan itu wajar sebagai bentuk dari hakikat riil demokrasi di era digital seperti saat ini. Kalo sedikit-sedikit kritikan kemudian dilawan dengan ancaman UU ITE inikan sangat bahaya.
Komentar