Jurnalpatrolinews – Jayapura : Ketua ULMWP Benny Wenda menolak tunduk pada RI dan menolak Otonomi Khusus dari Indonesia. Malahan, mereka tengah menyiapkan Konstitusi Sementara untuk pemerintahan mereka sendiri.
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan mereka mengadopsi konstitusi sementara untuk sebuah negara demokratis.
Organisasi tersebut sedang mengupayakan referendum di Papua Barat tentang kemerdekaan dari Indonesia.
Dewan Legislatif gerakan tersebut telah mengadakan sidang tahunan ketiga di Jayapura, lapor RNZ.
Diputuskan bahwa anggaran rumah tangga gerakan tersebut harus ditingkatkan ke status konstitusional sementara, sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai kemerdekaan.
Konstitusi Sementara itu akan membentuk pemerintahan yang berpedoman pada aturan dan norma demokrasi, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri.
Gerakan tersebut mengatakan, setiap elemen dari Konstitusi Sementara itu demokratis, dan dirancang untuk melindungi budaya dan cara hidup Papua Barat.
Disebutkan juga hak-hak masyarakat adat Papua, kepemilikan tanah adat, dan kesetaraan gender, konstitusi itu juga membela hak-hak para migran Indonesia di Papua Barat.
Konstitusi tersebut juga menetapkan perlindungan dalam hukum untuk lingkungan, semua agama, dan setiap makhluk hidup.
“Kami telah belajar dari dunia tentang perlunya melindungi dan membangun pendidikan, perawatan kesehatan, dan energi terbarukan,” demikian pernyataan dari eksekutif ULMWP, dikutip RNZ.
Sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesampingkan referendum kemerdekaan Papua Barat.
Pemerintah juga mengecam kepemimpinan Ketua ULMWP Benny Wenda, mengatakan orang Papua sudah bebas memilih pemimpin mereka sendiri di dalam republik Indonesia.
Namun seruan Wenda baru-baru ini agar pasukan militer Indonesia mundur dari Papua digaungkan oleh gereja-gereja Papua, yang menulis kepada Presiden Joko Widodo bahwa mereka khawatir dengan tindakan keras pasukan keamanan terhadap protes mahasiswa.
Sementara itu, kongres gerakan tersebut mengambil resolusi yang “menerima dan mendukung penuh posisi politik yang diambil oleh masyarakat Papua Barat dalam penolakannya terhadap UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua”.
“Kami tidak akan tunduk pada pembaruan Jakarta yang disebut Otonomi Khusus. Kami merebut kembali kedaulatan kami dari Indonesia,” tutur Wenda dalam sebuah pernyataan, dilansir dari RNZ.
“Kami sedang bekerja untuk membentuk pemerintahan di Papua Barat, pemerintah yang dapat mengarahkan kami ke tujuan referendum dan seterusnya.” (matpol)
Komentar