JurnalPatroliNews-Jakarta,– Pimpinan DPR RI memanggil pimpinan Komisi VII DPR RI dalam sebuah pertemuan di Gedung Nusantara III, Lantai 4, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/7/2020).
Pemanggilan ini merupakan buntut panjang akibat keinginan pimpinan Komisi VII DPR RI CSR BUMN. Dari Komisi VII hadir Ketua Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Alex Noerdin, Wakil Ketua Ramson Siagian, dan Wakil Ketua Eddy Soeparno.
Keempat pimpinan Komisi VII datang pukul 13.00 WIB di mana sebenanrya di jam yang sama akan ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PGN. Hadir juga dalam agenda ini Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel.
Berdasarkan pantauan rekan media, Rapat digelar tertutup dan media hanya dibolehkan menunggu di luar untuk menunggu keterangan pers.
Sebelumnya ada cerita menarik yang tersisa dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Holding Industri Pertambangan BUMN, yaitu MIND ID, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, beberapa waktu lalu.
Mulai dari debat antara Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak dengan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Demokrat Muhammad Nasir hingga pembahasan soal corporate social responsibility (CSR).
Singkat cerita, semua berawal saat Orias sedang menjelaskan soal utang untuk akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia senilai US$ 3,85 miliar atau Rp 55,8 triliun (asumsi kurs Rp 14.500).
Tiba-tiba, Nasir menyela. Ia mempertanyakan utang PT Freeport sebesar 41% yang dipegang BUMN kapan selesai. Nasir mempertanyakan utang dengan tenor 3, 5 ,10 dan 30 tahun ini kapan selesai. Menurut dia, utang dengan tenor sampai 30 tahun, bisa tuntas apabila operasional perusahaan lancar.
“Kalau kita mati tak selesai nih barang nanti, ganti dirut lain, lain lagi polanya. Makanya itu yang saya pertanyakan kepentingan mengalihkan Freeport sebenarnya kepentingan politik,” paparnya dengan nada tinggi.
Nasir mengaku galau ada utang lagi. Menurut dia, utang hanya ada dua kunci. Jika barang lancar akan bagus, kalau barang tidak lancar disita barang ini.
“Yang saya khawatir tiga perusahaan yang gabung Inalum apakah untuk menopang utang ini. Karena sudah holding,” kata Nasir.
Kemudian, dia meminta agar data disampaikan dengan detail lalu disaut Orias dengan mengatakan jika nanti akan disampaikan. Tak puas dengan jawaban Orias, Nasir malah mengatakan kalau Orias mengulangi hal yang sama lagi agar keluar ruangan.
“Kalau bapak suruh keluar izin pimpinan saya keluar,” saut Orias.
“Bapak bagus keluar, karena nggak ada gunanya bapak rapat di sini. Anda bukan buat main-main dengan DPR ini,” saut Nasir sambil menggebrak meja.
Nasir kembali menegaskan jika dirinya tidak main-main, dan meminta agar bahan rapat harus disajikan lengkap.
“Enak betul anda di sini,” tegasnya.
“Saya diundang saya datang,” saut Orias lagi.
Tanggapan ini disaut lagi oleh Nasir dengan menanyakan siapa yang akan membayar utang tersebut.
“Kamu, enak betul kamu ngomongnya. Saya pimpinan kalau orang begini lagi nggak usah ikut rapat, kita suruh wakilnya, bila perlu suruh menterinya yang datang kemari. Saya akan menyurati Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) untuk mengganti orang ini,” kata Nasir.
Setelah itu, rapat kembali dilanjutkan oleh pimpinan rapat Alex Noerdin. Ia membuka rapat dengan membahas realisasi CSR yang dianggarkan oleh BUMN-BUMN tambang ini.
Satu persatu bos BUMN tambang memaparkan dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 ini. Alex akhirnya menyampaikan jika pembahasan CSR mestinya anggota dewan dilibatkan.
“Bapak ingat gak, siapa yang membantu proyek di Sumatra Selatan tersebut,” Alex bertanya saat sedang paparan.
Lalu Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin menjawab dengan mengatakan kalau tidak salah Alex Noerdin. Saat itu, Alex merupakan Gubernur Sumatra Selatan.
“Kalau tidak salah namanya pak Alex Noerdin pak,” kata Arviyan sambil tertawa.
“Masa penyerahan CSR nggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menyerahkan bantuan tersebut ke masyarakat,” jawab Alex.
Tidak hanya Alex, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian angkat bicara juga. Ia meminta ke depan jika mau menyalurkan CSR perlu menyertakan anggota DPR.
“Untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkordinasi dengan Sekretariat Komisi VII DPR RI untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota Komisi VII DPR RI,” ujar Alex. (lk/*)
Komentar