JurnalPatroliNews – Jakarta,- Situs BSSN telah diretas. Hal ini sangat disayangkan mengingat BSSN merupakan lembaga yang bertugas menjalankan keamanan dan ketahanan Siber (KKS) di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan, hal ini merupakan pukulan telak bagi semua pihak.
“Ini menunjukkan entitas-entitas negara yang sudah seharusnya terjamin keamanan dan ketahanan siber (KKS)-nya justru malah kebobolan. Sudah berulang kali kejadian kebobolan Siber terjadi, seperti kemarin KPAI. Termasuk juga kejadian bocornya data pribadi seperti bocornya NIK Presiden Jokowi tempo hari,” kata Sukamta kepada para wartawan, Senin (25/10).
Wakil Ketua F-PKS DPR RI ini mengatakan, pihaknya selalu mengingatkan pentingnya KKS ini.
“Audit terhadap keamanan KKS harus terus dilakukan secara berkala khususnya di setiap instansi publik. Selain itu perlu juga dilakukan update sistem KKS secara berkala mengikuti teknologi yang terus berkembang. Ini harusnya bisa dilakukan oleh BSSN,” imbuh Sukamta.
Tapi, lanjut Sukamta, BSSN perlu ditopang secara lebih kuat untuk bisa melaksanakan tugasnya secara lebih maksimal.
“Untuk itu diperlukan RUU KKS yang menjadi payung hukum BSSN dalam menjalankan tupoksinya. DPR periode lalu sempat membahas RUU KKS, tapi karena waktunya sudah sangat mepet, RUU tersebut tidak selesai dibahas, selain juga karena konten drafnya yang masih perlu banyak perbaikan,” ungkap doktor lulusan Inggris ini.
Komentar