JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah strategis Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang kembali mengizinkan pemerintah daerah untuk mengadakan berbagai kegiatan, termasuk rapat dan pertemuan resmi di hotel dan restoran, mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie. Ia menilai kebijakan ini bukan hanya tepat sasaran, tapi juga memberi angin segar bagi sektor pariwisata dan perhotelan yang sempat terpuruk.
“Sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran, termasuk larangan menggelar kegiatan dinas di hotel, industri perhotelan mengalami penurunan drastis. Bahkan, pendapatan mereka sempat anjlok hingga 60 persen,” jelas Jerry saat diwawancarai, Kamis, 12 Juni 2025.
Ia menyebutkan bahwa pemulihan kini mulai terlihat, terutama bagi pelaku usaha hotel dan restoran yang sebelumnya terancam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
“Dengan adanya kebijakan baru ini, banyak karyawan yang nyaris kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja. Ini menyelamatkan sekitar 70 persen tenaga kerja yang sebelumnya masuk daftar PHK,” terang Jerry.
Menurutnya, keputusan Mendagri tidak hanya berdampak pada sektor akomodasi, namun juga menimbulkan efek domino yang menguntungkan perekonomian lokal secara keseluruhan.
“Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada pelaku usaha dan masyarakat. Tidak hanya logis secara ekonomi, tapi juga manusiawi. Saya kira ini langkah yang sangat bijak dan patut didukung,” tuturnya.
Jerry menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kebijakan seperti ini menunjukkan arah pembangunan yang tetap fokus pada kepentingan rakyat, bukan menambah beban.
“Kita tak perlu mempersoalkan ini. Keputusan tersebut sejalan dengan semangat pemulihan ekonomi nasional. Usaha hotel yang sempat di ujung tanduk kini bisa kembali beroperasi dengan harapan baru,” pungkasnya.
Komentar