JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melakukan berbagai terobosan untuk mendukung pengembangan koperasi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.Â
Hasil dari kebijakan yang ditetapkan selama periode tersebut terbukti mampu mendorong peningkatan kontribusi usaha koperasi terhadap PDB nasional dari 5,7 persen menjadi 6,2 persen di tahun 2024.
Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi menjelaskan, beberapa kebijakan afirmatif yang telah diterapkan di antaranya adalah program koperasi modern yang dilaksanakan mulai 2020 hingga 2023 yang telah diintervensi sebanyak 400 koperasi dan akan menjadi 500 koperasi modern pada tahun 2024. Selain itu program korporatisasi petani yang menghadirkan ekosistem hulu hilir dengan menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani anggota koperasi. Dalam program ini petani menjadi penyedia bahan baku/supplyer dan koperasi menjadi konsolidator dan aggregator produk pertanian dengan mencari pasar/offtaker.
“Kami ingin koperasi menjadi bagian dari rantai pasok dari ekosistem bisnis dan terhubung dengan dunia usaha lain atau industri. Program hilirisasi koperasi kita dorong agar terintegrasi dari hulu ke hilir dalam konteks koperasi di sektor riil,” kata Ahmad Zabadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (11/10).
Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir program pembenahan kualitas koperasi yang dilakukan KemenKopUKM telah terbukti membuahkan hasil di antaranya jumlah permodalan koperasi yang meningkat dari Rp200,66 triliun di tahun 2014 menjadi Rp275,06 triliun di tahun 2023 dan dari 23.506 usaha simpan pinjam koperasi yang telah mengikuti/masih berproses di self declare dalam rangka tindak lanjut UU P2SK tahun 2024 yaitu sebesar Rp235,7 triliun. Berdasarkan ODS per 31 Desember 2023, jumlah koperasi sebanyak 130.119 unit.
Komentar