JurnalPatroliNews – Gerokgak,- Ternyata Dinas PUPR Kabupaten Buleleng, Bali, loyo tidak berpower.
Sebagai bukti, Komisi II DPRD Buleleng menemukan proyek jalan senilai Rp 4.473.025.000 itu tidak didukung dokumen.
Temuan proyek peningkatan jalan “plat merah” bermasalah itu diperoleh saar Komisi II DPRD Buleleng melakukan sidak ke lokasi proyek tersebut, Senin (3/10/2022).
Dalam sidak ke pengerjaan Peningkatan Jalan Pasar Pejarakan, Dusun Goris, Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak itu Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa, SH, MH didampingi anggota Komisi II, I Made Sudiarta,SH, Ni Luh Srisami dan Kadek Sumardika.
Proyek Peningkatan Jalan Pasar Pejarakan sejauh 3.8 KM dengan menelan anggaran sebesar Rp. 4.473.025.000, dengan kontraktor PT. Tunas Jaya Nusantara dan Konsultan PT. Mitra Tri Sakti dengan waktu pengerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender yang diperkirakan akan selesai akhir bulan November.
Mangku Budiasa mengatakan, Komisi II mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya proyek peningkatan jalan di Dusun Goris, Desa Pejarakan yang diindikasikan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar. Mendengar informasi tersebut, Komisi II dengan didampingi Camat Gerogak Aryawan dan Kepala Desa Pejarakan meninjau langsung lokasi proyek tersebut. Dari pantauan di lapangan, Komisi II tidak melihat adanya kegiatan di lokasi pekerjaan dan di kantor direksi juga kosong tanpa adanya dokumen pendukung. Sehubungan dengan itu, Komisi II besok akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk menanyakan pengawasan proyek yang sedang dilaksanakan.
“Setelah mendengar masukan dari masyarakat dan keterangan dari Kepala Desa Gerokgak, Komisi II menilai pengawasan pengerjaan proyek sangat lemah, ini bisa dilihat dari tidak adanya pengawas di lapangan serta dokumen pendukung dalam pelaksanaan proyek serta masih minimnya komunikasi dengan warga,” ungkap Mangku Budiasa.
Komentar