Pemerintah Naikkan Plafon KUR Tanpa Jaminan, Kredit UMKM Jadi Rp 20 Miliar

  • Whatsapp
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Dok. Kompas)

JurnalPatroliNews -Jakarta,– Presiden Joko Widodo meminta agar pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa ditingkatkan dari level sebelumnya 18-20 persen dari total kredit menjadi lebih dari 30 persen di tahun 2024.

“Bapak presiden memberikan arahan bahwa kredit UMKM ini ditargetkan lebih dari 30 persen di tahun 2024,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (5/4).

Bacaan Lainnya

Selain itu, dalam rapat terbatas terkait UMKM dan koperasi, Presiden Jokowi juga membahas soal realisasi KUR di tahun 2020. Di mana, penyalurannya mencapai Rp 198 triliun atau 104 persen dari yang ditargetkan.

Adapun, KUR itu sendiri terdiri dari Kredit Usaha Mikro di bawah Rp 10 miliar dengan penyaluran mencapai Rp 8,49 triliun atau sekitar 4 persen dari total kredit dengan penerima 2,4 juta nasabah. Kemudian yang terbesar adalah untuk kredit Rp 10-50 juta yang jumlah totalnya sekitar Rp 128 triliun atau 65 persen dari total penyaluran kredit dengan total nasabah sejumlah 3,6 juta nasabah.

Selanjutnya untuk kredit KUR Kecil yang Rp 50-500 juta, besaran penyaluran mencapai Rp 59 triliun dengan total nasabah 2,4 juta. Selain itu adapula KUR TKI yang besarnya mencapai Rp 75 juta.

“Arahan bapak presiden selanjutnya adalah KUR yang tanpa jaminan yang selama ini angkanya di bawah Rp 50 juta mesti ditingkatkan plafonnya menjadi Rp 100 juta. Jadi sekali lagi kredit tanpa jaminan dari Rp 50 juta dinaikkan menjadi Rp 100 juta,” jelas Airlangga Hartarto.

Tak hanya itu, untuk kredit UMKM yang besaran awalnya Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar untuk 60 juta pelaku UMKM juga akan ditingkatkan menjadi Rp 20 miliar.

“Jadi arahan bapak presiden, kredit UMKM juga ditingkatkan menjadi Rp 500 juta sampai Rp 20 miliar dari sebelumnya sebatas Rp 10 miliar,” kata Airlangga Hartarto.

Sementara itu, terkait suku bunga, presiden meminta suku bunga bersaing yakni di angka 6 persen.

“Untuk itu, kami akan segera buatkan program. Apakah jaminannya di Askrindo, Jamkrindo diperbesar serta melibatkan program anggaran PEN. Nanti seluruh progresnya akan kami laporkan ke presiden,” demikian Airlangga Hartarto. (industry) 

Pos terkait