JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tekadnya untuk mendorong kemandirian energi nasional dan mengakhiri ketergantungan Indonesia pada impor energi.
Pernyataan ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Konvensi dan Pameran Tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association (IPA) di Nusantara Hall, ICE BSD City, Tangerang, pada Rabu, 21 Mei 2025.
Di hadapan para pelaku industri energi dalam negeri maupun internasional, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan suatu negara sangat bergantung pada kemampuannya memenuhi kebutuhan pangan dan energi secara mandiri.
“Kedaulatan sebuah bangsa dijamin oleh kemampuan untuk memenuhi pangan bagi rakyatnya sendiri, serta mencukupi kebutuhan energinya secara mandiri,” tegas Presiden.
Prabowo mengajak seluruh elemen mulai dari sektor swasta, BUMN, hingga jajaran pemerintah di berbagai level untuk bersama-sama mendorong tercapainya swasembada energi.
“Kita harus bersinergi antara swasta, BUMN, dan pemerintah di semua tingkatan untuk mencapai tujuan penting ini,” ujarnya.
Presiden juga menyoroti besarnya pengeluaran Indonesia untuk impor energi yang mencapai hampir 40 miliar dolar AS per tahun. Menurutnya, dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
“Ketergantungan pada impor energi menguras sumber daya yang sangat besar. Dana hampir 40 miliar dolar AS per tahun itu seharusnya dipakai untuk mendukung rakyat kita melalui pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kemiskinan,” jelasnya.
Prabowo pun menyinggung capaian awal pemerintahannya selama enam bulan terakhir, yakni produksi perdana di Lapangan Forel dan Terubuk, Kepulauan Natuna. Lapangan migas tersebut mampu menambah produksi minyak sebanyak 20 ribu barel dan gas 60 juta standar kaki kubik per hari, dengan sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga kerja lokal.
“Ini bukan sekadar angka produksi, tapi sebuah tonggak penting dalam perjuangan kita mencapai swasembada energi nasional,” ungkap Presiden.
Menunjukkan keseriusan dalam reformasi birokrasi, Prabowo memberikan peringatan tegas bahwa pejabat yang menghambat proses penyederhanaan regulasi akan diganti.
“Pejabat yang enggan mempercepat penyederhanaan regulasi akan saya ganti. Banyak generasi muda menunggu peluang untuk berkontribusi,” tegasnya.
Komentar