JurnalPatroliNews – Jakarta,- Bahlil Lahaldalia, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengungkapkan, Pemerintah dipastikan mendapat ‘durian runtuh’ dari ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi.
Ia menyebut, nilai Ekspor tersebut, sampai pada tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 326 triliun (kurs rupiah Rp 15.600/US$). Padahal, pada tahun 2017 – 2018, nilai ekspor nikel hanya mencapai US 3,3 miliar.
“Sekarang dengan kita menyetop ekspor nikel, nilai tambahan sampai dengan 2021 sudah mencpai US$ 20,9 miliar. Di tahun 2017-2018 itu hanya US$ 3,3 miliar,” ujarnya, dalam konfrensi pers mengenai investasi, Senin (24/10/22).
Ia membeberkan, untuk mengulang kesuksesan dari Hilirisasi nikel itu, Pemerintah juga bertekad akan melakukan Hilirisasi di sektor Timah. Di mana, ke depan ekspor timah akan dilarang.
“Sekarang hilirisasi timah baru 5%. Sudah begitu harganya dikendalikan oleh negara yang bukan penghasil timah. Kita menyetop ekspor timah untuk memberikan nilai tambah,” bebernya.
Namun Bahlil belum bisa menyebutkan kapan ekspor timah akan dilarang. Yang jelas, Hilirisasi Timah berbeda dengan Nikel, dimana Investasi dalam Hilirisasi paling besar, dalam Hilirisasi Timah membutuhkan Rp 1 triliunan.
“Kita sudah buat roadmapnya. Lebih cepat lebih baik,” pungkasnya.
Komentar