Disnaker Buleleng Gandeng BP3MI Bali Sosialisasikan Perlindungan PMI Kepada Puluhan Mahasiswa di Singaraja

Suarjana menegaskan bahwa LPK itu tugasnya hanya memfalisitasi pelatihan kerja bukan yang memberangkatkan tenaga kerja secara langsung kecuali sudah melakukan kerjasama dengan Perusahaan tertentu. Oleh sebab itu pihaknya tetap melakukan pembinaan kepada LPK melalui lembaga Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) di Buleleng,

melalui lembaga ini koordinasi akan terus dijalin sehingga minimal permasalahan yang terjadi selama ini bisa kita tekan.

“Kalau ada LPK yang belum memiliki ijin maka akan sulit untuk dipantau kecuali ada laporan dari masyarakat. Tapi jika LPK sudah terdaftar maka sangat mudah untuk dipantau, karena kami selalu melakukan pembinaan dan pemantauan setiap hari,” imbuhnya.

Senada dengan Sekdis Suarjana, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI Bali Ni Putu Ayu Saraswati menegaskan bahwa jangan mudah langsung percaya dengan lowongan kerja yang beredar di media sosial, karena selama ini akar permasalahannya banyak terjadi berawal mula dari media sosial yang mengimingi lowongan kerja keluar negeri. “Jangan mudah percaya. Sebelumnya cek dulu validasinya ke Disnaker maupun ke BPPPMI langsung,” Ucapnya.

Ditambahkannya, pihak dari BPPPMI sudah membuat aplikasi berbasis android yang bernama Bali Mantap, di aplikasi tersebut akan mempermudah PMI untuk memperoleh informasi lowongan kerja yang diinginkan.

Selain itu diaplikasi tersebut juga sudah disediakan daftar agen resmi yang akan memberangkatkan calon PMI ke negara tujuannya. “Agen resmi ini tentunya yang sudah mengantongi SIP dan kaidah-kaidah lain yang dipersyaratkan untuk bekerja keluar negeri,” sambungnya.

Pihaknya juga sangat mengingatkan kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri jangan sekalipun mengunakan visa holiday kalau tujuannya untuk bekerja. Alangkah baiknya untuk mengikuti ketentuan yang berlaku agar kedepan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Untuk itu BPPPMI sudah melakukan MoU kepada pemerintah daerah agar bisa bersama-sama membentuk tim untuk mencegah pemberangkatan PMI non prosedural tersebut dan mampun memfilter lowongan kerja non prosedural yang beredar luas di media sosial.

“Tidak hanya itu, kami juga akan memperbanyak sosialisasi melalui media sosial dan aplikasi tersebut juga akan kami tingkatkan agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan jelas,” tutupnya.

Komentar