JurnalPatroliNews – Singaraja – Sesuai janji pada aksi demo tanggal 23 Februari 2023 lalu, Kamis (2/3/2023) ratusan krama adat Desa Adat Banyuasri, Singaraja, Bali, kembali mengepung Kantor MDA Kabupaten Buleleng.
Massa adat yang dikoordinir Made Agus Partama membawa puluh spanduk yang dibawa para ibu-ibu. Massa diterima langsung Ketua MDA Kabuaten Buleleng Dewa Putu Budasa di bawah pengawalan polisi yang cukup ketat.
Massa pun menggelar orasi yang antara lain menolak intervensi MDA Povinsi Bali terhadap keputusan yang telah diambil krama adat Banyuasri melalui paruman.
Made Agus Pratama saat membacakan pernyataan sikap massa antara lain menegaskan bahwa aksi demo yang dilakukan krama Adat Banyuasri harus diapahami sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan krama Adat Banyuasri kepada institusi MDA. Sebab Desa Adat Banyuasri adalah salah satu dari 1.400 Desa Adat di Bali.
Agus Pratama menegaskan bahwa krama Adat Banyuasri masih menghargai keberadaan dan eksistensi serta berkeyakinan bahwa MDA masih bisa dan mampu membantu Desa Adat Banyuasri menyelesaikan kekisruhan yang terjadi. “Bila memang MDA tidak bisa menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai pasal 76 ayat (2) huruf d di atas, maka perlu dipertanyakan kembali, masih perlukah eksistensi MDA dipertahankan?” kritik Agus Pratama.
“Jangan salahkan kalau nanti MDA kita anggap impoten. Atau pengidap penyakit ED atau ejakulasi dini. Cepat puas hanya sampai mengeluarkan SK, lalu tidur pulas tidak peduli dengan kekisruhan yang terjadi setelah SK dikeluarkan,” sindir Agus Pratama lagi.
Krama Desa Adat Banyuasri menuding SK Sabha Kerta MDA Provinsi Bali sebagai pemicu kekisruhan di Desa Adat Banyuasri.
“SK Sabha Kerta MDA Provinsi telah menyebarkan benih konflik horisontal di Desa Banyuasri yang bila tidak segera diatasi akan semakin berkembang dan meluas,” tandasnya.
Komentar