Rabu, 12 Juni 2019 16:17 WIB

TEKNOPEDIA

Lindungi Pengguna, Kemenkominfo Kaji Peraturan VPN

Aldhy Irawan - jurnalpatrolinews
Lindungi Pengguna, Kemenkominfo Kaji Peraturan VPN Foto : Ilustrasi

JurnalPatroliNews JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mempertimbangkan perizinan VPN (virtual private network). Diskusi mengenai perizinan VPN menjadi bahasan hangat setelah penggunaan ketika pemerintah batasi akses ke media sosial dan layanan berbagi pesan.

Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A Pangerapan mengatakan sejatinya tidak akan ada larangan untuk penggunaan VPN tetapi akan ada peraturan tentang perizinan.?

"Kalau pun ada aturan, tentang izin, tidak ada larangan," kata Semuel di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Rencana mengatur VPN muncul karena masyarakat banyak menggunakan layanan VPN gratis agar tetap dapat mengakses media sosial saat periode pembatasan pada Mei lalu.

VPN pada dasarnya merupakan layanan internet tertutup sehingga Semuel mempertanyakan mengapa ada operator yang memberikan layanan internet secara gratis.

VPN gratis berisiko disalahgunakan untuk menginjeksi spyware dan mencuri data pengguna.

"Maka itu, kita kaji regulasi bahwa layanan VPN harus berizin," kata Semuel.

Diharapkan dengan adanya peraturan yang menentukan izin VPN, Kemenkominfo dapat lebih mudah untuk mendeteksi dan memastikan ada pihak yang bertanggung jawab terhadap data pengguna.

"Semua ISP pasti punya layanan VPN karena layanan itu tersambung dengan layanan internet lainnya," kata Semuel.

Hingga saat ini, Kemenkominfo masih mengkaji regulasi VPN dan belum memiliki target pasti tentang kapan peraturan tersebut akan diterapkan. (dai)


KOMENTAR
Kontak Informasi
Redaksi : ekawdy77ads@gmail.com
Media Partner : ekawdy77ads@gmail.com
Iklan : jurnalpatroli2016@gmail.com, WA 081318185028