JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Keuangan akhirnya membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun yang sebelumnya tertahan di hampir 100 kementerian dan lembaga (K/L). Keputusan ini dilakukan demi mendukung percepatan pelaksanaan program strategis di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pelepasan blokir tersebut bertujuan agar belanja pemerintah pusat lebih fokus pada target pembangunan nasional yang telah ditetapkan presiden terpilih.
“Total anggaran yang dibuka mencapai Rp86,6 triliun,” ungkap Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis, 1 Mei 2025.
Ia merinci, dari total tersebut, Rp33,1 triliun dialokasikan untuk 23 kementerian dan lembaga baru, sementara Rp53,49 triliun lainnya diberikan kepada 76 institusi yang sudah lebih dulu berdiri.
Pengajuan pembukaan blokir, menurut Suahasil, diajukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 7 Maret 2025 dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo. Langkah ini merupakan bagian dari penyesuaian agar belanja pemerintah pusat lebih selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang baru.
“Tujuan utamanya adalah agar pengeluaran K/L lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan prioritas nasional,” tambahnya.
Namun demikian, Suahasil menegaskan bahwa tidak semua anggaran langsung dibuka. Masih ada dana sebesar Rp256,1 triliun yang tetap diblokir sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi penggunaan APBN dan APBD.
Dampak dari pembukaan sebagian blokir ini langsung terlihat pada peningkatan belanja negara. Realisasi pengeluaran K/L yang sebelumnya hanya Rp24,4 triliun pada Januari dan Rp83,6 triliun di Februari, melonjak menjadi Rp196,1 triliun per akhir Maret 2025.
“Di bulan Maret saja, belanja pemerintah mencapai Rp113 triliun,” tutup Suahasil.
Komentar