JurnalPatroliNews – Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyoroti tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ini merebak di berbagai sektor, termasuk industri manufaktur dan media. Fenomena tersebut dinilai berisiko menekan tingkat konsumsi masyarakat dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Erwin Gunawan Hutapea, selaku Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, menyampaikan bahwa gelombang PHK yang terus terjadi bisa memberikan efek domino terhadap daya beli masyarakat.
Menurutnya, hal itu akan berimbas langsung pada konsumsi dalam negeri yang selama ini menjadi tumpuan utama perputaran roda ekonomi Indonesia.
“Kalau PHK makin banyak, maka kemampuan masyarakat untuk belanja tentu akan berkurang, dan itu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi,” ungkap Erwin dalam sesi Taklimat Media yang berlangsung di kantor pusat BI, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Ia menambahkan bahwa konsumsi domestik memiliki peran vital sebagai motor penggerak utama perekonomian, terutama di tengah kondisi ekspor yang belum sepenuhnya pulih. Jika konsumsi masyarakat mengalami kontraksi, maka dampaknya akan terasa cukup luas pada sektor lainnya.
“Dengan konsumsi yang lesu, sulit bagi pertumbuhan ekonomi untuk bisa dipacu, terlebih jika ekspor kita belum menunjukkan pemulihan yang kuat,” tuturnya.
Erwin juga menjelaskan bahwa walaupun kondisi tersebut belum menimbulkan tekanan langsung terhadap nilai tukar rupiah, namun ia mewaspadai potensi perubahan persepsi investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia ke depan.
“Dampaknya mungkin tidak langsung ke kurs, tapi ini bisa mempengaruhi bagaimana pelaku pasar internasional menilai fundamental ekonomi kita,” ujarnya.
Dalam merespons dinamika tersebut, BI menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ini dianggap penting agar dunia usaha memiliki pijakan yang kokoh dalam menyusun rencana dan mengambil keputusan bisnis.
“Stabilitas ekonomi itu memberikan kepastian, dan kepastian itu yang menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk berani bertindak dan mengambil keputusan,” jelas Erwin.
Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 83.450 orang atau sekitar 1,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa jika tren PHK tidak segera ditekan, maka dampak beruntun terhadap ekonomi riil, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga, bisa menjadi lebih berat dan berlarut-larut.
Komentar