JurnalPatroliNews – Jakarta – Insentif kendaraan listrik bakal berakhir di akhir tahun 2024 ini. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun telah mengungkapkan, keputusan bakal berlanjut atau tidaknya insentif salah satunya ditentukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu pabrikan yang mendapat insentif ini adalah BYD.
Luther Panjaitan, Head of Marketing, PR & Government Relations BYD Indonesia, menyampaikan pandangannya jika nantinya Prabowo tidak memperpanjang insentif ini.
Menurutnya, investasi BYD di Indonesia berfokus pada pengembangan manufaktur, dan pihaknya telah mengikuti program insentif pemerintah sebagai upaya mempercepat transisi ke kendaraan listrik.
“Di berbagai negara tempat BYD beroperasi, salah satu faktor kunci dalam mempercepat elektrifikasi adalah peran aktif pemerintah dalam mengelola kebijakan. Pemerintah perlu berperan penuh dalam memastikan kesinambungannya, baik melalui insentif, tax holiday, maupun diskusi antara pemerintah dan bisnis (G2B), termasuk di Indonesia,” kata Luther dalam acara di Summarecon Mall Bekasi, Senin (7/10/2024).
Luther juga berharap agar pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan yang ada saat ini, terutama mengingat BYD akan menanamkan investasi sebesar Rp 16 triliun untuk membangun pabrik di Kawasan Industri Subang Smartpolitan.
“Konsistensi kebijakan sangat penting bagi investasi. Kami melihat bagaimana pemerintah Indonesia sangat serius dalam upaya mengurangi subsidi bahan bakar fosil dan emisi karbon. Itu langkah yang baik,” tambah Luther.
Dia menegaskan bahwa perubahan pemerintahan seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengubah kebijakan yang sudah berjalan. Justru, menurutnya, kebijakan yang ada perlu diperkuat dan dikembangkan lebih lanjut.
Walaupun saat ini pabrik BYD di Indonesia belum berdiri, komitmen untuk merakit kendaraan listrik di dalam negeri sudah ada.
“Melihat adopsi kendaraan listrik yang semakin baik, rasanya tidak mungkin kebijakan ini dihilangkan. Kami telah berinvestasi besar, dan sudah memperhitungkan jangka panjang, termasuk pergantian pemerintahan,” ujarnya.
Perubahan pemerintahan di Indonesia tentu akan membawa dampak pada berbagai kebijakan, termasuk di sektor kendaraan listrik. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan kelanjutan kebijakan ini untuk tahun depan.
“Wacana-wacana untuk terus mendorong industri kendaraan listrik sedang dibahas, termasuk dukungan pembelian motor listrik yang sudah berlangsung sekarang,” ujar Putu di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2024).
Keputusan akhir mengenai kelanjutan insentif ini akan berada di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2024. “Iya, salah satu pertimbangannya adalah keputusan presiden terpilih,” pungkas Putu.
Komentar