JurnalPatroliNews – Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohirakan menggabungkan data pelanggan milik PT PLN (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom untuk memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) maupun bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.
“Ke depan kami ingin gabungkan data PLN dan Telkom supaya tadi, kalau ada bantuan langsung mengena kepada rakyat. Tidak menjalar panjang yang akhirnya takutnya rentan untuk korupsi. Ini kami tidak mau suudzon tapi kami upaya jaga dengan baik,” kata Erick, Minggu (16/8).
Selama ini, penyaluran bansos maupun BLT kerap terhambat lantaran catur marutnya data penduduk miskin baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Sosial (Kemensos) sendiri mengakui bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang jadi satu-satunya rujukan penyaluran bansos pemerintah tidak mutakhir.
Karena itu, tahun depan, kementerian yang dipimpin Juliari Batubara itu mengalokasikan anggaran Rp1,34 triliun untuk perbaikan dan pembaruan DTKS.
Dengan anggaran tersebut, kata Juliari, cakupan DTKS tersebut juga akan ditingkatkan dari 40 persen menjadi 60 persen atau sebanyak 42,88 juta rumah tangga. “Sehingga akan menjadi lebih banyak lagi data base yang kami miliki keluarga dengan income terbawah,” terangnya.
Selain itu, nantinya, Kemensos juga akan melakukan verifikasi dan validasi ulang DTKS secara nasional. “Tentunya kami terus mengamati dan siap mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan Kementerian lain,” imbuh Juliari.
Sementara itu, sinkronisasi data oleh Kementerian BUMN sendiri akan dimulai dengan dengan menggabungkan data PT Pegadaian (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk penyaluran bantuan kepada nasabah UMi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sebelumnya pemerintah sendiri telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada pelaku UMi dan UMKM, mulai dari program restrukturisasi kredit bank dan perusahaan pembiayaan, serta subsidi bunga, dan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah.
Secara total, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan kepada UMKM selama pandemi.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan realisasi belanja program PEN untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp11,84 triliun per Selasa (21/7). Artinya, penyalurannya baru 9,59 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun.
Selain itu, pemerintah berencana memberikan hibah kepada 12 juta pelaku UMKM senilai Rp2,4 juta per orang.
(cnn)
