Oleh karena itu, kata Herbert H.O. Siagian, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital. Membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan, termasuk sistem pembiayaan digital,” kata Herbert H.O. Siagian.
Pada kesempatan yang sama, Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG Aaron Sydor memaparkan ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.
“Pertama adalah pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua akes kepada jasa keuangan, ketiga akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat adalah akses kepada inklusif keuangan,” kata Aaron Sydor.
Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation, OECD, Lucia Cusmano, mengatakan penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.
“Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” kata Lucia Cusmano.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.
“Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang,” kata Henra Saragih.
Komentar