JurnalPatroliNews – Jakarta, – Pemerintah ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Indonesia terkelola dengan baik, tidak seperti Inggris yang APBN-nya ‘terkapar’ akibat salah tata kelola.
Oleh karena itu, defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3% atau tepatnya 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai dengan peraturan undang-undang.
“Kalau tidak punya jangkar disiplin fiskal, yang terjadi confidence akan runtuh. Lihat saja di United Kingdom atau Inggris. Salah fiscal position, even ekonomi sekuat Inggris juga gelempang,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Jumat (2/12/2022).
Defisit APBN 2023 yang sebesar 2,84% terhadap PDB tersebut setara dengan Rp 598,2 triliun.
Selain disiplin menjalani fiskal, Sri Mulyani juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola perekonomian. Hal ini tak luput dari adanya tren tingginya inflasi dan kenaikan suku bunga.
Kenaikan inflasi dan suku bunga, kata Sri Mulyani harus dimitigasi, agar dampaknya tidak menimbulkan shock atau gejolak terhadap APBN. Oleh karena itu kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan beriringan.
“Situasi yang kita hadapi ini memang harus kita sikapi dengan sangat hati-hati, fleksibel tapi tetap akuntabel, ujarnya.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi di Inggris pada kuartal III-2022 mengalami kontraksi atau -0,2% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Inggris menjadi satu-satunya negara anggota G7 yang belum pulih seperti sebelum pandemi. Pendapatan negaranya hampir stagnan selama satu dekade. Hal ini membuat utang Inggris semakin membesar.
Utang pemerintahan Inggris saat ini mencapai 2,45 triliun poundsterling atau sekira Rp 45,5 kuadriliun (kurs Rp 18.545).
Komentar