JurnalPatroliNews – Jakarta, – Kementerian Sosial menjadi lima besar kementerian yang mendapatkan anggaran terbesar di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.
Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial.
“Dari anggaran tersebut 98,57% atau Rp 78,06 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial dan 1,43% atau Rp 1,13 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen,” dikutip dari Buku III RAPBN 2024 tersebut, Jumat (18/8/2023).
Arah kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk.
“Pada 2024, Kementerian Sosial berupaya untuk mempercepat penanganan kemiskinan sejalan dengan arah kebijakan nasional yaitu pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” sebagaimana termuat dalam buku RKAKL 2024.
Oleh sebab itu, dengan besaran anggaran Rp 79,19 triliun, Kementerian Sosial menargetkan sejumlah hasil prioritas atau output dalam sejumlah program, di antaranya melalui program perlindungan dan jaminan sosial.
Rinciannya adalah bantuan sosial program keluarga harapan (Bansos PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), hingga warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung warga masyarakat di lokasi rawan siaga bencana dengan target 16.000 orang.
Lalu program bagi korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat sebanyak 100.000 orang. Serta, korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial sebanyak 1.500 orang.
Sumber daya manusia pendamping program keluarga harapan juga disiapkan dengan jumlah yang dikelola sebanyak 38.000 orang. Selanjutnya, Bantuan Rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu kepada 1.500 KPM.
Pemberdayaan sosial juga akan digerakkan dengan cara Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK, Bansos sembako kepada 18,8 juta KPM, program Pahlawan Ekonomi Nasional (PENA) kepada 8.500 KPM.
PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) perorangan juga diarahkan meningkat peran aktifnya dalam pelayanan sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 10.230 orang.
Komentar