JurnalPatroliNews – Jakarta – Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (SesJAM Intelijen), Sarjono Turin, memimpin rapat pertama Kelompok Kerja (Pokja) Devisa Hasil Ekspor, Devisa Pembayaran Impor, dan Sektor Jasa di Desk Koordinasi Penerimaan Devisa Negara, acara berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Rabu, (18/12/24).
Rapat yang digelar, bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan devisa negara melalui ekspor, impor, dan sektor jasa, sekaligus mengatasi potensi kebocoran dan memperbaiki tata kelola.
Agenda utama rapat mencakup presentasi data devisa dari masing-masing kelompok kerja, yang terdiri dari:
- Pokja Devisa Hasil Ekspor – Dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
- Pokja Devisa Pembayaran Impor – Dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan dukungan anggota lintas kementerian/lembaga.
- Pokja Sektor Jasa – Dikelola oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beranggotakan kementerian dan lembaga lainnya.
- Tiga kelompok kerja tersebut melibatkan 17 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Badan Intelijen Negara (BIN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Isu-isu Strategis yang Dibahas
Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan dalam rapat ini meliputi:
Pemanfaatan Bauksit di Kepulauan Riau
Sebanyak 5 juta ton bauksit masih tertahan di Kepulauan Riau, dengan potensi devisa sebesar USD 100 juta. Namun, regulasi terkait pengelolaan dan penjualan barang milik negara tersebut masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Keuangan.
Pengawasan Kebocoran Ekspor
Kasus pengalihan barang dari pengiriman antar pulau menjadi ekspor ilegal menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal ini, Kementerian Perdagangan telah menetapkan aturan laporan manifest kapal, yang diharapkan efektif penuh pada 2025.
Optimalisasi Impor Bahan Baku
Sebanyak 71% dari total impor nasional merupakan bahan baku penolong. Pokja Pembayaran Impor berfokus pada pengendalian impor serta peningkatan nilai tambah bahan baku demi mendukung produksi dalam negeri.
Devisa Sektor Jasa
Sebanyak 50% Pekerja Migran Indonesia (PMI) belum tercatat dalam statistik resmi BP2MI, yang berdampak pada potensi devisa negara. Pada 2023, devisa dari PMI tercatat sekitar Rp227 triliun, namun angka tersebut diperkirakan jauh dari potensi sebenarnya.
Komitmen Meningkatkan Penerimaan Devisa
Melalui koordinasi ini, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga untuk memperkuat penerimaan devisa demi mendukung perekonomian nasional. Rapat lanjutan dijadwalkan untuk membahas implementasi program kerja yang telah disepakati, guna memastikan optimalisasi devisa negara secara signifikan.
Komentar