JurnalPatroliNews – Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Tim Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Kabar tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/5/2023).
“Terakhir mungkin dibentuk juga satu tim, tadi tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengkoordinasi interdepartemen dan juga semua lembaga yang terkait. Sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” ujarnya.
Menurut Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi, tim itu bertugas terkait investasi. Tim diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antara OIKN dan para K/L.”Disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas,” katanya via pesan singkat kepada rekan media, dikutip Selasa (16/5/2023).
Perihal investasi di IKN, Bambang mengatakan sudah banyak letter of Interest yang disampaikan kepada OIKN. Per Senin (15/5/2023), jumlahnya 209 di mana 36 di antaranya sudah menandatangani non disclosure agreement.”
Jadi sudah meningkat di tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil,” ujar Bambang.Dia bilang kalau proses itu membutuhkan waktu.
Oleh karena itu, kepala negara meminta proses-proses itu dipercepat sehingga keinginan investor dapat terealisasi sesuai peraturan yang berlaku.”Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat suatu one stop shop yang akan juga diikuti ataupun di lembaga/kementerian terkait lain itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu,” kata Bambang.”
Jadi satu pintu saja. Nanti investor ke kami atau ke BKPM/Kementerian investasi sama saja karena kita merupakan bagian dari online sistem, satu online sistem yang dimiliki oleh BKPM,” lanjutnya. Menurut eks wamenhub itu, kementerian terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan pun ada perwakilan semisal dari Direktorat Jenderal Pajak.
Sebab, ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan diimplementasikan.”Tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha, di samping tentu banyak data teknis juga yang akan kami mintakan dari Kementerian PUPR,” ujar Bambang.Kedua, menurut dia, dibentuk satu task force khusus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang pertanahan.
Seperti diketahui, OIKN ingin agar segala sesuatunya clean and clear.Sehingga, lanjut dia, tanah yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah yang memang sudah matang dan diketahui harganya.
Implikasinya adalah investor bisa langsung menghitung berdasarkan topografi, geologi, akses, dan sebagainya.” Sehingga nanti dalam rencana bisnis hal ini akan lebih tajam lagi sehingga nanti pada waktu para pelaku investasi ini akan berdialog dengan kami, berdiskusi dengan kami mencari harga yang paling baik misalnya, itu tentu akan dilandasi oleh data-data dan informasi terkini yang up to date,” kata Bambang.
Komentar