Yang ketiga, Menkeu melanjutkan bahwa KEM PPKF 2023 disusun dan disiapkan sebagai baseline baru kebijakan makro ekonomi fiskal pasca implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan undang-undang dalam menangani kondisi pandemi. Pada UU Nomor 2 Tahun 2020 mengamanatkan bahwa defisit APBN harus kembali di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023. Selain itu, dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia melalui skema burden sharing juga akan berakhir pada tahun ini.
“Strategi untuk KEM PPKF 2023 difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, memantapkan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau,” jelas Menkeu.
Di tengah risiko global yang terus mengalami peningkatan akibat eskalasi geopolitik dan kenaikan harga bahan pangan dan energi, pada tahun 2023 pemerintah akan terus menjaga kesinambungan fiskal untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui APBN. APBN 2023 berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat akibat risiko kenaikan harga bahan pangan dan energi.
(Warta Ekonomi)
Komentar