JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah semakin optimis ekonomi Indonesia pulih dari krisis pandemi Covid-19. Pada kuartal II-2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7-8%.
Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti dikutip Selasa (8/6/2021).
“Proyeksi pertumbuhan diperkirakan 6,7%-7,5% dan pemerintah meyakini di kuartal II kita mampu pada range 7%-8%,” ungkap Airlangga.
Proyeksi tersebut mengacu pada data Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang mencapai 55,30, tertinggi sepanjang sejarah. Kemudian penjualan kendaraan bermotor yang naik pasca pemberlakuan stimulus pajak.
“Kenaikan kendaraan bermotor penjualan mobil sebesar 208%. Motor 227% secara yoy,” jelas Airlangga.
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, juga menyebutkan kenaikan pada indeks keyakinan konsumen (IKK) di atas 100 mendorong penjualan di sektor ritel sebesar 9,8% yoy meskipun beberapa perusahaan tutup.
“Kita lihat pertumbuhan belanja nasional per akhir April sudah terjadi kenaikan 60,43%,” ujarnya.
Program pemulihan ekonomi nasional, menurut Airlangga, berjalan baik dengan realisasi hampir 30% dari pagu. “Demikian kegiatan di sektor kesehatan sudah mencapai 18,8% realisasi, perlindungan sosial 39,2%. Kemudian prioritas 28%, dukungan korporasi 21%, dan insentif usaha 79,9%,” terang Airlangga.
Adapun pada tahun ini pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi pada rentah 4,5% hingga 5,5%. Jika tidak mencapai angka pertumbuhan 7%, bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun tidak tercapai.
“Jadi kalau enggak ketemu angka 7%, untuk mengejar ke pertumbuhan ekonomi tahun 2021 juga bisa menjadi tidak tercapai meskipun kita ada ketidakpastian ekonomi global, ada ketidakpastian pandemi,” ujar Jokowi saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian Indonesia diprediksi akan mengalami beberapa gelombang ancaman di tahun depan. Salah satunya adalah fenomena Taper Tantrum, yang dikhawatirkan mulai terjadi seiring dengan rencana pengetatan kebijakan bank sentral.
Oleh karenanya, beberapa instrumen sedang disiapkan pemerintah dalam mengantisipasi hal itu.
“Kita pernah belajar dari fenomena terdahulu seperti taper tantrum di tahun 2013, di mana ekspektasi normalisasi kebijakan moneter AS dapat mendorong pembalikan arus modal dari negara berkembang,” jelas Sri Mulyani.
Hal senada juga diungkapkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo juga mewaspadai adanya tapering off atau pengurangan stimulus berupa pembelian surat berharga di pasar surat utang yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed.
“Di pasar keuangan memang terjadi kenaikan US Treasury yield karena stimulus fiskal yang besar US$ 1,9 triliun. Ketidakpastian ini masih berlangsung meskipun sudah sedikit mereda karena kejelasan arah The Fed yang tahun ini belum akan melakukan tapering,” jelas Perry.
“Namun tahun depan, kita masih memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan bahwa The Fed akan mulai mengubah kebijakan moneternya, mulai mengurangi intervensi likuiditas bahkan melakukan lakukan pengetatan dan kenaikan suku bunga,” kata Perry melanjutkan.
Komentar