Dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan implementasi Digital ID dapat mulai diintegrasikan dengan layanan administrasi publik pada pertengahan 2025. Selain itu, sistem pembayaran digital diharapkan mampu mempercepat transaksi lintas sektor, khususnya di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau layanan perbankan tradisional.
Rini juga menyampaikan pentingnya dukungan infrastruktur dalam keberhasilan transformasi ini. Pemerintah akan meningkatkan investasi di bidang teknologi informasi, seperti pengembangan pusat data nasional dan jaringan internet berkecepatan tinggi. “Tanpa infrastruktur yang memadai, transformasi digital tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta juga sangat diperlukan,” jelasnya.
Pelaku usaha dan masyarakat menyambut positif langkah ini. Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Rizky Aditya, menilai percepatan digitalisasi akan menciptakan peluang baru bagi inovasi teknologi finansial. “Integrasi digital ID dan pembayaran digital bisa menjadi game-changer bagi inklusi keuangan di Indonesia,” ungkap Rizky.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah optimistis mampu mempercepat realisasi transformasi digital secara menyeluruh, menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Komentar