JurnalPatroliNews – Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap penambahan anggaran harus disesuaikan dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Itu akan dipertimbangkan dalam keseluruhan struktur APBN,” ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya mengidentifikasi kebutuhan secara detail agar sesuai dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program MBG, yang menjadi salah satu fokus utama Presiden, tetap harus berjalan efisien.
“Kami sedang mengidentifikasi kebutuhan tambahan agar selaras dengan prioritas Presiden, sambil memastikan pengurangan inefisiensi anggaran,” jelasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menyebutkan bahwa anggaran awal program MBG dalam APBN hanya sebesar Rp71 triliun. Dana tersebut cukup untuk menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat saja.
Dadan mengungkapkan keprihatinan Presiden Prabowo terkait banyaknya anak yang belum mendapatkan akses ke program ini. “Presiden sangat tergugah karena masih banyak anak-anak yang melapor kepada ibunya bahwa mereka belum menerima ‘makan dari Pak Prabowo’,” kata Dadan.
Tambahan anggaran Rp100 triliun ini diharapkan dapat memperluas cakupan penerima manfaat dan menjawab kegelisahan Presiden atas masalah ini.
Komentar