JurnalPatroliNews – Jakarta, – Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, mengaku tidak tahu menahu terkait rencana impor darurat KRL bekas dari Jepang.
Ia mengatakan, sampai saat ini, tidak ada update atau kabar terbaru tentang adanya rencana impor KRL bekas dari Negeri Sakura itu.
“Saya belum ada, saya gak tahu istilah impor darurat itu apa ya, dan kami belum terinfo mengenai hal itu,” ujar Agus, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/4/23).
Ia mengungkapkan, kabar terakhir mengenai rencana impor KRL bekas Jepang adalah, sesuai dengan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia menilai, sesuai rekomendasi BPKP, impor KRL bekas Jepang belum bisa dilakukan.
“Kan sudah ada hasil audit dari BPKP, jadikan rakortas yang dipimpin oleh Pak Luhut ketika itu menyepakati, bahwa kita akan mengikuti audit BPKP, dan saya kira semua sudah dijelaskan Pak Luhut,” ungkapnya.
Ia menegaskan, tidak ada keputusan lain selain hasil BPKP tersebut. Sebab itu, lanjut Agus, tidak ada istilah impor darurat atau lainnya.
“Oh saya gak tahu, tanya aja seperti apa, tapi kan kalau impor darurat berarti tidak ada rekomendasi dari kami,” tegasnya.
“Saya gak tahu, tanya aja ke Mendag, berani gak mengeluarkan izin impornya, karena kalau kami, yang kami pegang adalah hasil rapat, yaitu kesepakatan bahwa kita ikuti hasil audit BPKP,” tandasnya.
Diketahui, ide impor darurat KRL bekas Jepang, awalnya dicetuskan Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN II. Alasan rencana ini dicetuskan, karena BPKP tidak memberikan rekomendasi impor KRL bekas, sedangkan kebutuhan KRL tambahan perlu dilakukan, mengingat lonjakan jumlah penumpang.
Ia membeberkan, dengan adanya penumpukan penumpang KRL di jam-jam sibuk, seperti pukul 6 hingga 8 pagi dan 17 hingga 18 sore. Sehungga, impor KRL bersifat mendesak dan harus segera dilakukan, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, di luar ekspektasi Pemerintah saat ini.
“Kita lihat penumpukan di peak hour jam 6-8 pagi sama jam 5-6 sore itu tinggi sekali. Kita mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi,” bebernya kepada wartawan, di Gedung DPR, Rabu (12/4/23).
Komentar