JurnalPatroliNews – Jakarta – PT PLN (Persero) menyatakan bahwa mereka memerlukan suntikan dana sebesar Rp23,95 triliun dari pemerintah untuk mencapai target elektrifikasi 100 persen di seluruh desa di Indonesia.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (30/5).
“Kami mengakui untuk melistriki desa 100 persen berbasis membutuhkan dana sekitar Rp23 triliun. Itu sampai selesai,” kata Darmawan, dikutip Jumat (31/5).
Darmawan menjelaskan, jika anggaran tersebut tersedia, maka rasio elektrifikasi dapat tercapai 100 persen pada tahun ini.
Namun, jika tidak ada penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah, maka target tersebut diperkirakan baru akan tercapai pada 2027.
Meskipun tidak ada suntikan PMN pada 2023 dan 2024, program listrik desa akan tetap dilaksanakan oleh PLN dengan menggunakan dana internal perusahaan.
Berdasarkan target, program listrik desa pada 2023 menyasar 1.997 desa dengan anggaran Rp4,75 triliun. Tahun ini, PLN memerlukan Rp1,47 triliun untuk melistriki berbagai desa.
Namun, dengan hanya mengandalkan dana dari perusahaan, PLN hanya mampu mengerjakan program listrik desa di 2023-2024 sebanyak 1.411 desa dengan 37.887 pelanggan.
Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah desa yang teraliri listrik, Darmawan berharap adanya suntikan PMN ke PLN pada 2025. Ia juga meminta dukungan dari Komisi VII DPR RI agar PLN bisa mendapatkan PMN.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi VII, dan berharap PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung program listrik desa pada 2025 yang sudah dianggarkan sebesar Rp3 triliun untuk 1.092 desa,” kata Darmawan.
Komentar