JurnalPatroliNews – Bandung – Sebanyak 84 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia berkumpul di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, untuk mengikuti program retret gelombang kedua yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat sinergi antarpimpinan daerah serta membekali mereka dengan isu-isu strategis pemerintahan.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa awalnya jumlah peserta terdaftar mencapai 86 orang. Namun, dua kepala daerah terpaksa absen karena alasan khusus. “Salah satunya adalah Gubernur Papua Pegunungan yang harus kembali ke kampung halaman karena orang tuanya wafat. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara belum bisa hadir karena proses pelantikan mereka masih menunggu waktu,” ujar Bima saat ditemui di Gedung Perpustakaan IPDN, Minggu (22/6).
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 10 peserta mendapat perhatian khusus dari panitia karena kondisi kesehatan mereka. “Ada lima kepala daerah yang menggunakan pita merah dan lima lainnya memakai pita kuning, sebagai penanda bahwa mereka memerlukan pengawasan medis ketat selama mengikuti kegiatan,” jelasnya.
Retret ini juga menghadirkan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara sebagai narasumber. Rencananya, acara akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dilanjutkan dengan sesi pembekalan dari Gubernur Lemhanas. “Selain Mendagri, hadir juga jajaran menteri seperti Menko Pangan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi, Menteri Desa, hingga Kapolri. Hanya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak bisa hadir langsung karena sedang menjalankan tugas di luar negeri. Beliau akan diwakili deputi,” tambah Bima.
Salah satu materi penting yang akan disampaikan kepada para peserta adalah tentang batas wilayah administrasi. “Nantinya akan ada sesi dari Ditjen Kemendagri yang membahas persoalan batas desa dan daerah, termasuk penyelesaian sengketa wilayah dan penyesuaian garis batas administratif yang belum tuntas,” ujar Bima.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan membekali kepala daerah secara teknis, tapi juga memperkuat pemahaman mereka akan urgensi koordinasi lintas sektor, khususnya dalam tata kelola wilayah yang efektif dan akuntabel.
Komentar