JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) secara terbuka menantang Uni Eropa untuk menunjukkan komitmen nyata dalam merampungkan perjanjian dagang komprehensif dengan Indonesia, yakni Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).
Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Selasa (29/4/2025), Agus menyampaikan harapannya agar kesepakatan itu segera diteken. Ia mempertanyakan apakah Uni Eropa memiliki kehendak politik yang sama kuatnya seperti Indonesia dalam menyelesaikan perundingan tersebut.
“Saya ingin melihat apakah Uni Eropa punya niat politik setinggi Indonesia dalam menandatangani I-EU CEPA,” ungkapnya.
Perjanjian ini, menurut AGK, akan memberikan dorongan besar bagi sektor industri dalam negeri, terutama dengan terbukanya akses ekspor ke pasar Eropa. Beberapa komoditas unggulan Indonesia seperti elektronik, tekstil, dan alas kaki berpotensi masuk ke Uni Eropa dengan tarif bea masuk 0 persen.
“Penandatanganan I-EU CEPA akan menjadi titik balik penting bagi industri nasional. Ini bisa mengubah peta permainan,” tegasnya.
AGK turut menyoroti Vietnam, yang telah lebih dulu menjalin perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa. Negara itu kini menuai keuntungan lewat peningkatan signifikan ekspor manufakturnya ke Eropa.
“Vietnam bisa berkembang karena ekspor mereka ke Uni Eropa meningkat drastis. Mereka mendapatkan tarif istimewa dari perjanjian itu,” jelasnya.
Namun, Agus menilai bahwa meski Vietnam meraup manfaat besar, struktur industri dalam negerinya belum kuat. Ia menekankan bahwa pendekatan Indonesia berbeda karena pemerintah mendorong pendalaman struktur melalui program Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Vietnam kebanyakan hanya maklon atau manufaktur pesanan. Tidak salah memang, tapi mereka tidak membangun struktur industri yang kokoh. Kita di Indonesia ingin lebih dari itu,” ujarnya.
Meski perundingan I-EU CEPA sudah berlangsung bertahun-tahun dan sempat ditargetkan rampung sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir, hingga kini kesepakatan tersebut masih belum final.
AGK menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian sudah menyelesaikan seluruh isu yang berkaitan dengan sektor manufaktur dan menyerahkannya kepada tim perunding utama.
“Kalau ditanya kenapa belum selesai, saya tidak bisa banyak bicara karena itu masuk ke ranah kementerian lain. Tapi yang pasti, urusan manufaktur sudah tuntas dari sisi kami, sudah kami laporkan ke Presiden dan negosiator,” tandasnya.
Komentar