Jurnalpatrolinews – Nabire : Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua menyerukan dunia internasional membangun konsolidasi dan bersolidaritas terhadap Bangsa West Papua. Bersama Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) Ambon, Maluku, mereka juga mengajak Rakyat Indonesia mendukung penentuan nasib sendiri terhadap Papua.
Tuntutan para aktivis tersebut terangkum dalam 15 butir pernyataan sikap yang dibacakan di Ambon, Senin (21/12/2020). Mereka menegaskan pemberian hak penentuan nasib sendiri merupakan solusi paling demokratis bagi Papua.
“Sudah setengah abad (Papua bergabung ke Indonesia). Itu bukan waktu yang singkat untuk bisa menaruh hormat terhadap kemanusiaan. Kami rasa sudah waktunya melawan penindasan dan penjajahan,” kata Abner Holago, penanggung jawab aksi, melalui siaran pers.
Pernyataan sikap mereka sama persis dengan tuntutan yang sering disuarakan berbagai komponen pendukung kedaulatan terhadap West Papua. Tuntutan itu, di antaranya menolak pemberlakuan otonomi khusus Papua jilid II dan pemekaran wilayah. Kemudian, menghentikan segala bentuk diskriminasi, intimidasi, dan rasialisme terhadap Papua.
Mereka juga menuntut penarikan pasukan militer organik maupun nonorganik Indonesia dan membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis untuk meliput ke Papua. Selain itu, menghentikan operasi militer dan penangkapan terhadap aktivis, serta mengadili para penjahat hak asasi manusia terhadap Rakyat Papua.
“Tidak ada perubahan sejak Indonesia menganeksasi Papua. Berbagai kecurangan, manipulasi sejarah, diskriminasi, rasialisme, genosida, penjarahan kekayaan alam, distorsi informasi, penangkapan, penculikan, penyiksaan, dan pemenjaraan terhadap Orang Asli Papua masih terus terjadi,“ jelas Holago.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Ambon Peson Elopere menambahkan gerakan solidaritas terhadap Bangsa West Papua merupakan perjuangan bagi demokratisasi dan melawan imperialisme. Dia juga menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia dan Belanda terhadap Rakyat Papua.
“Belanda semestinya bertanggung jawab dalam mendekolonisasi (memerdekakan Papua). Namun, mereka malah ikut menandatangani Perjanjian New York 1962. Perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup (masa depan) Rakyat Papua, tetapi tidak melibatkan Rakyat Papua,” kata Alopere. (jubi)
Komentar