JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional tambang nikel yang dijalankan oleh PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam dari masyarakat yang khawatir akan dampak lingkungan dan pariwisata.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penghentian ini bersifat sementara sambil menunggu hasil inspeksi lapangan dan evaluasi teknis yang tengah berlangsung. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima sejumlah laporan dari masyarakat yang mencemaskan kerusakan ekologis di kawasan yang dikenal sebagai destinasi wisata premium Indonesia.
“Di Raja Ampat ada sekitar lima izin tambang yang tercatat, tapi saat ini hanya PT GAG yang beroperasi. Perusahaan ini milik Antam, anak usaha BUMN,” ujar Bahlil dalam pernyataan resminya, Kamis, 5 Juni 2025.
PT GAG Nikel mulai menambang pada 2018 setelah memperoleh Kontrak Karya dan dokumen AMDAL pada tahun sebelumnya. Meski izin sudah dikantongi, tim dari ESDM kini dikerahkan untuk memeriksa langsung kepatuhan perusahaan terhadap prosedur lingkungan.
Bahlil menjelaskan bahwa kawasan Pulau Gag memiliki fungsi ganda—sebagian besar sebagai zona konservasi dan wisata, sementara sebagian lain menyimpan potensi tambang. Namun ia menekankan bahwa lokasi operasi tambang PT GAG Nikel tidak berada di pusat objek wisata seperti Piaynemo, melainkan terpaut 30 hingga 40 kilometer dari kawasan tersebut.
“Untuk mencegah kesalahpahaman, kami bersama Ditjen Minerba sudah memutuskan menghentikan sementara operasional PT GAG sampai seluruh proses verifikasi di lapangan selesai,” ungkapnya.
Bahlil berencana turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat, termasuk ke Sorong dan Pulau Gag, guna memastikan bahwa seluruh kegiatan pertambangan di wilayah tersebut sejalan dengan regulasi lingkungan dan menghormati budaya lokal Papua Barat Daya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara misi hilirisasi nasional dan kelestarian alam. Menurutnya, isu seperti ini harus disikapi hati-hati agar tidak menimbulkan kebingungan publik atau merugikan sektor industri strategis.
Langkah penghentian sementara ini menyusul kritik keras dari Greenpeace. Dalam sebuah unggahan video di Instagram pada 1 Juni 2025, Kiki Taufik—pimpinan global kampanye hutan Greenpeace Indonesia—menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya ekspansi tambang di kawasan Raja Ampat.
“Raja Ampat yang selama ini menjadi ikon pariwisata Indonesia kini menghadapi ancaman serius,” ujar Kiki. Ia juga mengkritik sejumlah perusahaan tambang yang dinilai hanya menyamar sebagai pelaku konservasi, padahal di lapangan melakukan pembukaan lahan besar-besaran yang merusak habitat penting.
Komentar