JurnalPatroliNews – Jakarta – Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi meningkatkan pengamanan dengan menggelar razia besar terhadap jemaah yang tak memiliki izin resmi. Dalam operasi skala nasional ini, lebih dari 205.000 jemaah ilegal dari berbagai negara telah diminta meninggalkan Kota Suci Makkah.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Keamanan Publik Arab Saudi sekaligus Ketua Komite Keamanan Haji, Mohammed Al Bassami, dalam konferensi pers di Makkah pada Minggu (1/6). Ia menjelaskan bahwa personel keamanan telah menangkap lebih dari seribu orang yang mencoba membawa jemaah tanpa dokumen sah, serta menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 75.000 pelanggar aturan haji lainnya.
Tak hanya itu, pihak keamanan juga berhasil membongkar dan menindak setidaknya 415 biro perjalanan palsu yang menawarkan layanan haji ilegal.
Al Bassami mengungkapkan bahwa otoritas Saudi kini memanfaatkan kecanggihan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), dalam pengawasan dan penindakan selama masa operasional haji. Teknologi ini digunakan untuk mengidentifikasi serta menindak tegas individu atau kelompok yang melanggar regulasi haji.
Lebih lanjut, sebanyak 110.000 kendaraan telah dicegat di jalur masuk ke Makkah karena mengangkut penumpang tanpa izin haji. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 kendaraan telah disita karena digunakan untuk mengangkut jemaah tanpa legalitas resmi.
Guna memperkuat pengawasan, Saudi mengaktifkan pos-pos penjagaan permanen di seluruh titik akses menuju Makkah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah arus masuk jemaah ilegal dan memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki izin resmi yang bisa melanjutkan ibadah haji di Tanah Suci.
Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi Arab Saudi, Saleh Al Murabba, menyebutkan bahwa jumlah jemaah haji internasional tahun ini telah melampaui 1,47 juta orang.
Selain pengamanan ketat, Arab Saudi juga terus mengembangkan program Makkah Route Initiative, yaitu sistem penyambutan dan pemeriksaan awal jemaah di negara asal. Hingga tahun ini, program tersebut telah mencakup delapan negara dengan total 12 titik keberangkatan, mempercepat proses kedatangan dan memperlancar layanan bagi jemaah dari luar negeri.
Dengan langkah-langkah tersebut, Kerajaan Arab Saudi menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran dan keamanan penyelenggaraan ibadah haji 2025 bagi seluruh umat Muslim dari seluruh dunia.
Komentar