JurnalPatroliNews – Taipei – Pemerintah Amerika Serikat telah menghapus pernyataan di situs web Departemen Luar Negeri yang sebelumnya menegaskan bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan. Langkah ini disambut positif oleh pemerintah Taiwan pada Minggu (16/2/2025) karena dinilai sebagai bentuk dukungan terhadap pulau tersebut.
Dalam pembaruan terbaru pada laman fakta tentang Taiwan, Washington tetap menegaskan penolakannya terhadap segala upaya perubahan status quo secara sepihak, baik dari pihak Taiwan maupun China. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun pulau itu memiliki pemerintahan yang demokratis dan independen.
Selain menghapus frasa yang menyebutkan ketidakdukungannya terhadap kemerdekaan Taiwan, laman tersebut juga menambahkan informasi mengenai kerja sama Taiwan dalam proyek teknologi dan pengembangan semikonduktor yang didukung Departemen Pertahanan AS. AS juga menegaskan komitmennya untuk mendukung keanggotaan Taiwan dalam organisasi internasional “jika memungkinkan.”
Seperti mayoritas negara lainnya, AS tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan. Namun, sebagai sekutu terkuatnya di dunia internasional, Washington memiliki kewajiban hukum untuk membantu Taiwan mempertahankan diri.
“Kami menolak setiap perubahan sepihak terhadap status quo oleh kedua belah pihak,” tulis pembaruan di situs web Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Kamis. “Kami berharap perbedaan lintas-Selat dapat diselesaikan secara damai, tanpa paksaan, serta dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan.”
Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, menyambut baik perubahan tersebut dan menilai bahwa langkah ini menunjukkan penguatan hubungan AS-Taiwan, sebagaimana dilansir dari pernyataan resmi pada Minggu (16/2/2025).
Hingga saat ini, baik Departemen Luar Negeri AS maupun Kementerian Luar Negeri China belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai perubahan tersebut.
Menurut laporan Kantor Berita Pusat Taiwan (CNA), ini bukan pertama kalinya AS mengubah pernyataan mengenai Taiwan. Pada 2022, frasa serupa juga sempat dihapus, tetapi dikembalikan sebulan kemudian.
Pemerintah Taiwan menegaskan bahwa hanya rakyatnya yang memiliki hak untuk menentukan masa depan pulau tersebut. Taiwan juga mengklaim bahwa mereka telah berdaulat dengan nama resmi Republik China.
Sementara itu, Beijing tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari “kepentingan intinya” dan terus mengecam segala bentuk dukungan AS terhadap Taipei.
Meski Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyampaikan kritik terkait dominasi Taiwan dalam industri semikonduktor, pemerintahannya tetap memberikan dukungan yang kuat bagi pulau tersebut.
Pada pekan lalu, untuk pertama kalinya sejak Trump menjabat, kapal perang Angkatan Laut AS melintasi Selat Taiwan.
Dalam laporan terpisah, Kementerian Luar Negeri Taiwan juga mengungkapkan bahwa kapal perang Kanada, Ottawa, turut melintasi selat tersebut pada Minggu. Hingga kini, Departemen Pertahanan Nasional Kanada belum memberikan tanggapan terkait insiden ini.
Tekanan militer China terhadap Taiwan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. China secara rutin mengirimkan pesawat tempur dan kapal perang ke sekitar perairan dan wilayah udara Taiwan sebagai bentuk demonstrasi kekuatan.
Kementerian Pertahanan Taiwan melaporkan bahwa pada Minggu, sebanyak 24 pesawat militer China menggelar “patroli kesiapan tempur gabungan” bersama kapal perang China di sekitar wilayah Taiwan.
Kementerian Pertahanan China belum memberikan komentar terkait peningkatan aktivitas militernya maupun perubahan kebijakan AS terhadap Taiwan.
Komentar