JurnalPatroliNews – Jakarta – Politikus senior PDIP yang juga dikenal dekat dengan almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi, angkat bicara soal polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Beathor secara tegas meminta 11 wartawan yang pernah dikabarkan melihat langsung ijazah Jokowi untuk bersuara jujur kepada publik.
“Menanti kejujuran 11 wartawan yang menjadi saksi mata atas ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Sebagai wartawan, mereka dilarang memfoto dan merekam video saat itu,” ujar Beathor dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).
Menurut Beathor, justru yang paling menarik adalah para wartawan tersebut menyatakan bahwa mereka telah melihat ijazah SMA Negeri 6 Solo.
“Mereka bilang itu dari SMA 6 Solo, pasti palsu. Karena SMA 6 Solo baru berdiri setelah tahun 1985, sedangkan Jokowi lulus SMA pada tahun 1980,” tegasnya.
Pernyataan Beathor tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah publik: Mengapa ke-11 wartawan itu memilih diam? Padahal sebagai insan pers, mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan fakta kepada publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Ini menyangkut integritas. Kalau benar mereka melihat, mengapa tidak menyatakan secara terbuka? Apa yang mereka lihat? Apakah sama dengan ijazah yang beredar di media sosial? Atau hanya ingin mengecoh rakyat?” tanya Beathor.
Beathor juga mengungkap bahwa rombongan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang turun ke Solo dan Yogyakarta untuk menelusuri keaslian ijazah Jokowi.
“Saat tiga sahabat kami, Rizal Fadillah, Kurnia, dan Damai Hari Lubis, ikut masuk ke rumah Jokowi, mereka malah tidak diperkenankan melihat ijazah tersebut,” ungkap Beathor.
Lebih lanjut, Beathor berharap agar ijazah asli milik Jokowi benar-benar ditunjukkan di kepolisian atau pengadilan, sebagai bentuk keterbukaan kepada rakyat.
“Semoga bentuk dan tampilannya beda dengan yang di medsos. Kalau memang asli, tunjukkan ke publik lewat jalur hukum. Ini bukan soal kebencian, ini soal kejujuran sejarah,” tegasnya.
“Rakyat punya hak tahu siapa pemimpinnya. Jangan hukum rakyat dengan kebohongan, hanya karena dia pernah menjadi presiden.”
Mantan tahanan politik era Soeharto ini mempertanyakan keabsahan status akademik Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM). “Betapa naasnya UGM, lantas dengan dokumen apa Jokowi menjadi Sarjana Kehutanan jika ijazah SMA pun dia tidak punya?”
Komentar