JurnalPatroliNews – Jakarta – Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai langkah yang tepat dan strategis.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, yang menilai bahwa putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akan lebih bermanfaat bagi bangsa bila digunakan tenaganya untuk menangani isu-isu penting di Tanah Papua, dibanding kegiatan yang bersifat simbolis semata seperti membagikan produk perawatan wajah.
“Daripada terus-terusan keliling bagi-bagi skincare, lebih baik benar-benar terjun mengurus Papua. Itu akan jauh lebih berarti,” ujar Deddy di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juli 2025.
Deddy berharap Gibran tidak hanya sekadar datang, tetapi benar-benar menetap dan berkantor dalam waktu cukup lama di Papua, mengingat kompleksitas persoalan di wilayah timur Indonesia tersebut sangat memerlukan perhatian khusus.
“Kalau serius ngurusin Papua, dia bisa dikenang karena kontribusi nyatanya di sana,” tambah anggota DPR dari Fraksi PDIP itu.
Terkait isu yang menyebut penempatan Gibran di Papua sebagai bentuk pengasingan politik, Deddy memilih untuk tidak berspekulasi negatif.
“Jangan buru-buru menilai itu sebagai pembuangan. Papua itu penting, ada program besar seperti proyek food estate seluas tiga juta hektare yang butuh pengawasan penuh. Presiden tentu tidak bisa mengawasi langsung setiap saat,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa Gibran kemungkinan besar akan diberi mandat khusus oleh Presiden Prabowo untuk menangani berbagai isu di Papua.
Dalam forum peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang digelar Selasa (8/7), Yusril mengungkapkan bahwa penugasan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres). Fokus utama tugas Gibran bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh persoalan hak asasi manusia.
Yusril juga membuka kemungkinan bahwa Gibran akan memiliki kantor resmi di Papua guna menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Wakil Presiden.
“Tidak menutup kemungkinan akan dibuka kantor khusus bagi Wapres di Papua untuk mendukung penanganan persoalan yang kompleks ini,” kata Yusril.
Komentar